NASIONAL KINI | SUKABUMI – Persoalan akses pendidikan, akurasi data kesejahteraan masyarakat, hingga kebutuhan sarana penunjang pemerintahan desa menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Muhammad Jaenudin, S.Ag., M.H., saat melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Cikakak, Senin (7/9/2026), dan dihadiri jajaran Pemerintah Desa Cikakak, pengurus ranting serta kader PDI Perjuangan, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam kegiatan itu, Jaenudin menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas memantau pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan pelayanan publik yang diterima masyarakat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masih adanya keluhan mengenai pungutan atau biaya tambahan di sekolah negeri.
Jaenudin meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan sekolah negeri yang membebankan biaya tambahan kepada orang tua siswa di luar ketentuan yang berlaku.
"Tidak ada alasan lagi bagi sekolah negeri untuk membebankan pungutan atau biaya tambahan kepada orang tua siswa. Jika masih ditemukan praktik seperti itu, saya minta masyarakat segera melaporkannya kepada kami," tegas Jaenudin.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dapat terpenuhi. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kata dia, juga harus berorientasi pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Dana desa dan bantuan provinsi harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan justru dibebani biaya tersembunyi," ujarnya.
Selain persoalan pendidikan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi Pemerintah Desa Cikakak untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk terkait data penerima bantuan sosial.
Kepala Desa Cikakak, H. Dede Mulyadi, mengungkapkan bahwa persoalan data desil masih menjadi salah satu perhatian pemerintah desa. Menurutnya, diperlukan pendampingan yang lebih dekat agar perubahan maupun pemutakhiran data masyarakat dapat dilakukan secara tepat.
"Kami juga menyampaikan mengenai pendampingan PKH, terutama terkait Desil. Saya berharap pendamping PKH itu ada di Desa Cikakak sendiri. Jangan sampai ketika ada permasalahan mengenai Desil, pemerintah desa kesulitan untuk melakukan perubahan data masyarakat," ungkap H. Dede.
Ia menilai keberadaan pendamping PKH di tingkat desa akan sangat membantu ketika terdapat ketidaksesuaian data masyarakat penerima manfaat.
H. Dede mencontohkan, masyarakat yang seharusnya masuk dalam kelompok desil rendah justru dapat tercatat pada desil 7 atau 8. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan sosial sesuai kebutuhannya.
"Kalaupun memang harus ada di desil tiga atau dua, jangan sampai masyarakat kami justru masuk desil 7 atau 8. Kalau ada pendamping, persoalan seperti ini bisa lebih mudah ditangani," ujarnya.
Menurut H. Dede, pendamping PKH dapat menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial dalam menangani persoalan data dan program bantuan sosial.
"Pendamping itu kan langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau Kementerian Sosial yang notabene memiliki kewenangan berbeda dengan desa. Dengan adanya pendamping, persoalan yang terjadi di masyarakat bisa lebih cepat ditangani," jelasnya.
H. Dede berharap keberadaan pendamping PKH yang lebih dekat dengan desa dapat membantu proses pemutakhiran data sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Di sisi lain, H. Dede menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan pengawasan yang dilakukan Jaenudin. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat secara langsung di desa menjadi kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus kendala yang dihadapi pemerintah desa.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Jaenudin yang telah meluangkan waktu untuk melakukan pengawasan langsung ke desa kami. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan desa agar lebih transparan dan melayani masyarakat dengan baik," kata H. Dede.
Dalam kesempatan tersebut, H. Dede juga mengungkapkan persoalan sarana kerja pemerintahan desa. Ia menyebut Kantor Desa Cikakak sebelumnya mengalami kehilangan sejumlah fasilitas berupa laptop yang digunakan untuk menunjang aktivitas administrasi.
"Kejadian hilangnya beberapa laptop kantor ini menjadi sinyal bagi kami bahwa sistem pengamanan dan ketersediaan sarana prasarana digital di tingkat desa masih perlu mendapat perhatian khusus," jelasnya.
Menurut H. Dede, kondisi tersebut berdampak terhadap kebutuhan perangkat kerja pemerintahan desa, terutama di tengah tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi dan sistem digital.
Karena itu, Pemerintah Desa Cikakak berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun DPRD Jawa Barat untuk membantu memenuhi kebutuhan komputer atau laptop sebagai sarana penunjang administrasi dan pelayanan masyarakat.
H. Dede juga berharap dukungan tersebut tidak hanya menyangkut sarana pemerintahan, tetapi dapat diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat.
"Kami berharap dengan adanya masukan dan arahan dari Bapak Jaenudin, Desa Cikakak dapat semakin maju, terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung ekonomi warga, termasuk pemenuhan kebutuhan alat kerja kantor yang memadai," pungkasnya.
Kegiatan pengawasan tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi antara DPRD Provinsi Jawa Barat, pemerintah desa, dan masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mendorong kebijakan pembangunan serta pelayanan publik yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Penulis: Ismet
