NASIONAL KINI | SUKABUMI – Di tengah dinamika mobilitas lintas negara yang semakin kompleks, sinergi antara institusi negara dan pilar keempat demokrasi menjadi harga mati. Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Jalan Lingkar Selatan No. 07, sebuah pertemuan bersejarah berlangsung antara jajaran pengurus Persatuan Wartawan Sejahtera Indonesia (PWSI) yang dipimpin oleh Junaidi Tanjung dengan otoritas keimigrasian setempat, Rabu (04/02/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi formalitas, melainkan sebuah audiensi substantif yang membedah empat isu krusial: transformasi pelayanan paspor, mekanisme pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hingga komitmen sapu bersih praktik percaloan.
Membangun Narasi Transparansi
Kepala Kantor Imigrasi Sukabumi, Bapak Hengki, menyambut hangat inisiatif PWSI. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Imigrasi tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. "Kami butuh mata dan telinga rekan-rekan media. Sosialisasi mengenai biaya resmi dan SOP adalah benteng pertama agar masyarakat tidak terjebak informasi hoaks atau bujuk rayu pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab," tegas Hengki.
Berikut adalah uraian mendalam dan jawaban atas empat poin utama yang menjadi pokok bahasan dalam audiensi tersebut:
1. Revolusi Pelayanan Paspor dan Inovasi Digital
Menjawab pertanyaan mengenai pelayanan, pihak Imigrasi Sukabumi menjelaskan bahwa saat ini pelayanan paspor telah bertransformasi sepenuhnya ke arah digitalisasi. Inovasi utama terletak pada penggunaan aplikasi M-Paspor, yang memungkinkan masyarakat menentukan jadwal wawancara sendiri tanpa harus mengantre berjam-jam secara fisik.
"Inovasi bukan hanya soal aplikasi, tapi soal kepastian waktu. Kami berkomitmen pada standar zero complaint dalam hal durasi proses," ujar Bapak Agus. Selain itu, layanan Paspor Simpatik (di hari libur) dan layanan Easy Passport (jemput bola untuk komunitas/perkantoran) terus digalakkan di wilayah Sukabumi guna mempermudah akses bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu.
2. Pengawasan TKA/WNA: Mengedepankan Integritas dan SOP
Isu pengawasan Orang Asing menjadi sorotan tajam. Berdasarkan SOP, Imigrasi Sukabumi menjalankan fungsi pengawasan melalui dua jalur: administratif dan lapangan. Secara administratif, setiap WNA wajib terdata dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).
Secara lapangan, koordinasi melalui TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah menjadi kunci. Jawaban teknis dari pihak Imigrasi menekankan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara represif, melainkan berbasis intelijen dan laporan masyarakat. Setiap TKA wajib memiliki ITAS/ITAP yang sesuai dengan jabatan dan perusahaan penjaminnya. Jika ditemukan pelanggaran izin tinggal ( overstay) atau penyalahgunaan visa, tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi hingga penangkalan akan ditegakkan tanpa pandang bulu.
3. Profiling Pekerja Migran: Tameng Melawan TPPO
Salah satu isu paling sensitif di wilayah Sukabumi adalah perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Imigrasi Sukabumi menerapkan prosedur strict profiling pada tahap wawancara permohonan paspor.
"Kami melakukan pendalaman bukan untuk mempersulit warga yang ingin mencari nafkah, tapi untuk melindungi mereka dari sindikat perdagangan orang," jelas perwakilan Imigrasi. Petugas akan memverifikasi keabsahan dokumen pendukung seperti rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Jika ditemukan indikasi kuat bahwa pemohon akan bekerja secara non-prosedural, petugas memiliki kewenangan penuh untuk menangguhkan permohonan paspor tersebut. Ini adalah langkah preventif di hulu agar tidak ada lagi warga Sukabumi yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri.
4. Perang Total Melawan Mafia Paspor (Calo)
Terkait keberadaan "calo" atau mafia paspor, Kantor Imigrasi Sukabumi menegaskan posisi zero tolerance. Dengan sistem pembayaran paspor yang kini menggunakan kode billing (MPN G2) melalui bank atau kantor pos, celah bagi oknum untuk bermain harga sudah tertutup rapat.
"Masyarakat harus tahu bahwa biaya paspor langsung masuk ke Kas Negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Tidak ada transaksi tunai di meja petugas," tambah Bapak Agus. Pengawasan internal melalui CCTV dan petugas provos juga diperketat untuk memastikan tidak ada "orang dalam" yang bekerja sama dengan pihak luar untuk mempercepat proses secara ilegal.
Sinergi untuk Sukabumi Raya
Bapak Irwan selaku Humas Imigrasi menambahkan bahwa kolaborasi dengan PWSI adalah kunci keberhasilan sosialisasi. "Media memiliki daya jangkau yang luas. Ketika PWSI ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya paspor resmi dan bahayanya menjadi TKI ilegal, maka beban kerja pengawasan kami di hilir akan jauh lebih ringan," ungkapnya.
Di sisi lain, perwakilan tim PWSI yang dihadiri oleh Bapak Wibowo, Apih Encep, Dede, Wildan, Asep, dan Evi, mengapresiasi keterbukaan informasi yang diberikan. Mereka berkomitmen untuk menjadi mitra strategis dalam menyajikan berita yang edukatif dan berimbang bagi masyarakat Kota serta Kabupaten Sukabumi.
Analisis: Mengapa Kolaborasi Ini Penting?
Secara geopolitik, Sukabumi merupakan wilayah yang strategis namun rawan. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan tenaga kerja asing, serta tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri, menjadikan wilayah ini sebagai "titik panas" keimigrasian.
Tanpa adanya pengawasan yang terintegrasi dan bantuan sosialisasi dari media massa, potensi konflik sosial dan pelanggaran hukum sangat besar. Pertemuan ini membuktikan bahwa Kantor Imigrasi Sukabumi di bawah kepemimpinan Bapak Hengki lebih memilih pendekatan kolaboratif daripada birokrasi yang tertutup.
Kesimpulan dan Penutup
Audiensi yang berlangsung cair namun padat informasi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan orang asing yang ketat namun tetap humanis dalam pelayanan. Sinergi antara PWSI dan Imigrasi Sukabumi diharapkan menjadi pilot project bagi organisasi pers lainnya dalam membangun hubungan yang produktif dengan instansi vertikal.
"Kami berterima kasih atas masukan dari rekan-rekan PWSI. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk terus memperbaiki pelayanan bagi warga Sukabumi Raya," pungkas Bapak Hengki mengakhiri pertemuan.
Penulis: DSU
