NASIONAL KINI | SUKABUMI – Fakta mencengangkan sekaligus memilukan akhirnya terungkap dari wilayah perbatasan. Di balik megahnya geliat pembangunan di Sukabumi, ribuan warga di Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, ternyata harus menelan pil pahit. Berdasarkan data resmi desa, jatah bantuan stimulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk Desa Sukaresmi hanya dijatah 3 unit rumah per tahun!, wawancara khusus bersama Ketua Forum Masyarakat Ciseureuh Hudank, Ade Nasihin atau panggilan populer Kang Morfin, hari Sabtu, tanggal (18/07/2026).
Angka yang sangat minim ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, jumlah tersebut dinilai sangat timpang dan mustahil bisa mengakomodir ratusan pengajuan serta harapan warga miskin yang memimpikan hunian layak. Menanggapi kondisi kritis ini, Ketua Forum Masyarakat Ciseureuh Hudank, langsung mengambil tindakan tegas dengan menyuarakan desakan terbuka yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Perkim dan Bupati Sukabumi.
Ironi Kampung Ciseureuh: Bersebelahan dengan Kota, Tapi Terlupakan?
Kondisi geografis Kampung Ciseureuh sebenarnya sangat krusial. Wilayah ini berada di garis terdepan yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kota Sukabumi. Secara kasat mata, kontras pembangunan sangat terlihat jelas di wilayah perbatasan ini. Warga Ciseureuh setiap hari menyaksikan gemerlap kemajuan kota, namun di sisi lain, masih banyak tetangga mereka yang harus bertahan hidup di bawah atap rumah yang hampir roboh.
"Ini adalah ironi yang nyata. Kampung Ciseureuh ini wajah terdepan Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Kota. Sangat tidak adil jika kuota bantuan rumah layak huni disamaratakan begitu minim. Tiga rumah setahun itu mau menyelesaikan masalah sampai kapan? Sampai puluhan tahun pun tidak akan beres kalau begini caranya!" cetus Kang Morin dengan nada bicara yang berapi-api saat ditemui di lokasi.
Menurut Kang Morfin, status Ciseureuh sebagai wilayah penyangga dan berbatasan langsung dengan area perkotaan seharusnya menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah daerah untuk memberikan atensi serta alokasi anggaran yang lebih besar.
Desakan Terbuka untuk Dinas Perkim dan Bupati Sukabumi
Melihat mandeknya solusi konkret di tingkat bawah, Forum Masyarakat Ciseureuh kini menaruh harapan besar pada kebijakan top-down dari pengambil keputusan tertinggi di Kabupaten Sukabumi. Hudank secara terbuka meminta Bupati Sukabumi dan Dinas Perkim untuk segera meninjau ulang regulasi pembagian kuota tahunan tersebut.
Forum Masyarakat Ciseureuh mendesak adanya intervensi khusus berupa:
• Penambahan Kuota Maksimal: Meminta diskresi dari Bupati agar Desa Sukaresmi, khususnya daerah padat penduduk di perbatasan seperti Ciseureuh, mendapatkan prioritas alokasi ekstra.
• Verifikasi Lapangan yang Transparan: Dinas Perkim ditantang untuk turun langsung ke Kampung Ciseureuh guna melihat realita objektif di lapangan yang jauh berbeda dari sekadar laporan di atas kertas.
• Kolaborasi Anggaran Perbatasan: Mendorong adanya sinergi pembangunan kawasan perbatasan agar ketimpangan sosial antara wilayah kabupaten dan kota bisa segera dipangkas.
Masyarakat Bersatu di Belakang Forum Masyarakat Ciseureuh Hudank
Langkah berani yang diambil oleh Ketua Forum Masyarakat Ciseureuh Hudank ini langsung mendapat dukungan penuh dari warga Desa Sukaresmi. Di berbagai sudut kampung, warga mulai menyuarakan kegelisahan yang sama. Selama ini, banyak warga yang enggan protes dan hanya bisa pasrah mengantre bertahun-tahun tanpa kepastian apakah rumah mereka akan mendapat giliran bantuan atau tidak.
Hadirnya Forum Masyarakat Ciseureuh Hudank di bawah kepemimpinan Kang Morin, dinilai menjadi wadah penyambung lidah yang efektif. Warga berharap, dengan viralnya desakan ini, telinga para pejabat di pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi bisa terketuk.
Menanti Respons Cepat Pemerintah Daerah
Kini, bola panas berada di tangan Dinas Perkim dan Bupati Sukabumi. Apakah pemerintah daerah akan tetap bertahan dengan kuota formalitas "3 rumah per tahun" yang lambat, atau mereka akan bergerak cepat menyelamatkan martabat warga perbatasan di Kampung Ciseureuh?
Satu hal yang pasti, Hudank menegaskan bahwa Forum Masyarakat Ciseureuh Hudank, tidak akan berhenti mengawal isu ini sampai masyarakat Desa Sukaresmi mendapatkan keadilan sosial berupa hak atas tempat tinggal yang layak dan manusiawi. Perjuangan ini baru saja dimulai!
Penulis: DSU
