NASIONAL KINI | SUKABUMI – Masa depan pembangunan Kabupaten Sukabumi mulai dirancang dengan pijakan yang lebih kokoh dan visioner. Pada Kamis, 29 Januari 2026, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP. secara resmi menghadiri dan memberikan arahan strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Acara yang digelar di Bale Pangripta Bapperida Kabupaten Sukabumi ini bukan sekadar seremoni rutin. Forum ini merupakan momentum krusial bagi para pengambil kebijakan untuk menyelaraskan visi politik, kebutuhan teknokratis, dan aspirasi riil masyarakat yang berkembang di lapangan.
RKPD 2027: Jembatan Menuju Target RPJMD 2025–2029
Dalam sambutannya yang lugas, Budi Azhar Mutawali menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki kedudukan yang sangat strategis. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2025–2029.
"RKPD 2027 bukan berdiri sendiri. Ini adalah fondasi dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke depan. Apa yang kita rumuskan hari ini akan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai target besar yang telah ditetapkan dalam RPJMD," ujar Budi Azhar di hadapan para peserta forum.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri telah menetapkan tema pembangunan yang ambisius untuk tahun 2027, yaitu: “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”.
Membangun Ekosistem Agroindustri dan Pariwisata yang Inklusif
Tema yang diangkat pada tahun 2027 menunjukkan fokus pemerintah daerah untuk tidak lagi hanya bergantung pada bahan mentah, tetapi mulai bergerak menuju hilirisasi melalui agroindustri. Kabupaten Sukabumi yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari perkebunan hingga garis pantai yang panjang, dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi berbasis pengolahan dan jasa wisata.
Ketua DPRD menekankan bahwa tema ini harus dijawab melalui tiga pendekatan utama:
• Pendekatan Teknokratis: Menggunakan data akurat dan kajian ilmiah dalam perencanaan.
• Pendekatan Politis: Menyelaraskan program dengan janji politik yang pro-rakyat.
• Pendekatan Partisipatif: Mendengar langsung suara masyarakat melalui forum konsultasi seperti ini dan proses Reses DPRD.
Menjawab Keluhan Rakyat: Infrastruktur Jalan Menjadi Prioritas Utama
Salah satu poin paling krusial dalam intervensi Ketua DPRD adalah mengenai kondisi infrastruktur. Sebagai representasi rakyat, Budi Azhar tidak menampik bahwa masalah jalan masih menjadi "pekerjaan rumah" terbesar bagi pemerintah daerah.
"Aspirasi masyarakat mengenai kondisi infrastruktur jalan harus menjadi perhatian utama dan tidak bisa ditawar lagi dalam penyusunan RKPD 2027. Jalan adalah urat nadi ekonomi. Tanpa jalan yang baik, potensi agroindustri dan pariwisata yang kita bicarakan hanya akan menjadi wacana di atas kertas," tegasnya dengan nada serius.
DPRD mendorong agar ada pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah penyangga ekonomi dan destinasi wisata yang selama ini sulit dijangkau akibat kerusakan akses jalan.
Pilar-Pilar Pembangunan Lainnya: UMKM, Pertanian, Kesehatan, dan Pendidikan
Selain infrastruktur, DPRD Kabupaten Sukabumi juga menitipkan sejumlah masukan strategis yang mencakup berbagai sektor fundamental:
1. Penguatan UMKM dan Sektor Pertanian
Sejalan dengan tema agroindustri, Budi Azhar meminta adanya skema pendampingan yang lebih nyata bagi para petani dan pelaku UMKM. Hal ini mencakup kemudahan akses modal, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) modern, hingga fasilitasi pemasaran produk lokal agar mampu menembus pasar nasional maupun internasional.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Sektor kesehatan tetap menjadi prioritas guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fokusnya adalah pada kemudahan akses layanan kesehatan di tingkat Puskesmas hingga RSUD, serta percepatan penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi.
3. Transformasi Pendidikan
Pendidikan menjadi investasi jangka panjang. Ketua DPRD menekankan pentingnya kualitas sarana prasarana sekolah serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik demi mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif di era digital dan industri kreatif.
Komitmen Sinergitas Menuju Sukabumi MUBARAKAH
Menutup sambutannya, Budi Azhar Mutawali menegaskan kembali komitmen lembaga legislatif untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah (eksekutif). Sinergitas ini dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
"Tujuan akhir kita semua adalah sama, yaitu mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang MUBARAKAH (Maju, Unggul, Berbudaya, Agamis, dan Berkelanjutan). Kami di DPRD akan terus mengawal setiap tahapan perencanaan ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Dinamika Forum: Menyerap Aspirasi Lintas Fraksi
Berdasarkan pantauan di lokasi, Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh berbagai elemen penting. Tampak hadir anggota DPRD dari lintas fraksi yang turut memberikan catatan kritis terhadap rancangan awal tersebut. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi profesi, menambah bobot diskusi dalam forum tersebut.
Kegiatan ini diharapkan mampu menyempurnakan draf RKPD 2027 sebelum nantinya dibahas lebih lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten. Partisipasi aktif semua pihak menunjukkan adanya demokrasi pembangunan yang sehat di Kabupaten Sukabumi.
Kesimpulan: Harapan Besar untuk Tahun 2027
Langkah awal yang dilakukan pada Januari 2026 ini merupakan sinyal positif bagi arah pembangunan Sukabumi di masa depan. Dengan kepemimpinan yang aspiratif dari Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali dan komitmen pemerintah daerah untuk membenahi infrastruktur serta memperkuat sektor agro-pariwisata, harapan akan Sukabumi yang lebih sejahtera kian nyata.
Masyarakat kini menantikan realisasi dari perencanaan ini. Apakah ekosistem pendukung agroindustri benar-benar akan terbentuk? Dan apakah lubang-lubang di jalanan kabupaten akan segera tertutup oleh aspal pembangunan yang merata? Semua jawabannya akan mulai terlihat saat tahun anggaran 2027 berjalan.
Penulis: DSU
