NASIONAL KINI | SUKABUMI - Suasana internal KNPI Kota Sukabumi memanas setelah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi versi Riyano Panjaitan, Nurul Jaman Hadi atau yang akrab disapa Aun, dikutip oleh media Radarjabar.com. Dalam pemberitaan tersebut, Aun menyebut bahwa Musda KNPI yang akan digelar kubu Rohmat Hidayat pada 13 Desember 2025 adalah “ilegal”.
Pernyataan itu langsung mendapat respons keras dari Rohmat Hidayat, Ketua DPD KNPI Jawa Barat periode 2025–2028. Menurutnya, apa yang disampaikan Aun merupakan pernyataan keliru dan menunjukkan ketidakpahaman terhadap dinamika organisasi KNPI.
Menurut Rohmat, bicara dualisme di tingkat nasional saja terdapat lima versi, sehingga tidak tepat jika dirinya dan kubunya disebut ilegal.
“Saya sangat menyayangkan narasi berita tersebut, apalagi sampai menyebut ilegal. Hal ini tidak bisa dibiarkan, kami akan mengambil langkah tegas,” tegas Rohmat.
Rohmat juga menyoroti soal legitimasi, mempertanyakan apakah yang disebut legal adalah pihak yang terpilih melalui proses yang tidak sesuai konstitusi.
“Jika versi kami dianggap ilegal, yang legal yang bagaimana? Apakah yang dipilih jadi ketua hasil barter, bukan hasil konstitusi? Anda salah bicara begitu, berarti belum paham ber-KNPI,” ujarnya.
Ia menegaskan agar pihak lain tidak ikut mencampuri urusan internal pihaknya.
“Jangan usik urusan dapur orang. Urus saja dapur Anda sendiri. Kiblat organisasi kami berbeda, jadi tidak usah ikut campur. Terkait OKP, biarkan mereka menentukan sendiri pilihan dan melihat kubu mana yang memiliki arah yang benar,” sambungnya.
Rohmat juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki legitimasi jelas, termasuk keberadaan kantor resmi di Gedung Pemuda Rasuna Said yang disebut sebagai satu-satunya rumah pemuda di tingkat nasional.
Ia menegaskan bakal bertindak tegas apabila ada pihak yang mencoba mengganggu jalannya Musda KNPI Kota Sukabumi.
“Jika ada yang merasa lebih legal, mari kita buktikan di depan publik soal keabsahan legalitas. Jangan sampai mengganggu jalannya musda, kami tidak akan tinggal diam,” katanya.
Pihak KNPI Jawa Barat pun mengimbau semua pihak untuk tidak mengurusi internal organisasi lain, terlebih dalam kondisi dualisme nasional yang masih kompleks. Mereka berkomitmen mengambil langkah tegas apabila terdapat upaya menggagalkan Musda yang akan digelar.
Editor: Ismet
