NASIONAL KINI | SUKABUMI – Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Evaluasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2025 sekaligus perencanaan tahun 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/12/2025). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman.
Rapat tersebut diikuti oleh para pengusaha pupuk, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Hadir pula narasumber dari pemerintah pusat dan provinsi, di antaranya Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Sales Manager Jabar–Banten PT Pupuk Indonesia (Persero).
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa evaluasi pupuk bersubsidi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu penyediaan, penyaluran, dan pengawasan. Ia menyoroti masih belum optimalnya tingkat penyerapan pupuk bersubsidi di lapangan meskipun stok telah disediakan pemerintah.
“Pupuk bersubsidi sebenarnya tersedia, namun penyerapannya di tingkat petani masih belum maksimal. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” tegasnya.
Sekda menekankan bahwa penyaluran pupuk tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian semata, tetapi harus dilakukan secara sinergis dengan produsen pupuk agar ketersediaan tetap terjaga dan tepat sasaran.
Selain itu, aspek pengawasan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk mencegah potensi penyimpangan, termasuk kemungkinan pengalihan distribusi ke wilayah lain.
“Pengawasan sangat penting agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” ujarnya.
H. Ade Suryaman juga menegaskan bahwa kebijakan swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat harus didukung secara selaras oleh pemerintah daerah. Ia meminta agar berbagai kelemahan yang ditemukan pada tahun 2025 menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada 2026.
Ia pun mendorong Dinas Pertanian untuk memperluas target swasembada pangan, tidak hanya pada komoditas padi dan jagung, tetapi juga palawija dan hortikultura.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menyampaikan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Sukabumi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas kontribusinya dalam mendukung swasembada pangan nasional.
“Capaian ini merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus kita jaga dan tingkatkan bersama,” ujarnya.
Aep menjelaskan, Jawa Barat saat ini menjadi salah satu sentra swasembada pangan nasional bersama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan, Jawa Barat dinilai berhasil melampaui Jawa Tengah dari sisi kinerja produksi.
Ia menyebutkan, Kabupaten Sukabumi berhasil meraih peringkat pertama peningkatan produksi di Jawa Barat, termasuk menjadi daerah dengan peningkatan produksi jagung tertinggi. Atas capaian tersebut, Kabupaten Sukabumi menerima penghargaan dari Kementerian Pertanian.
“Untuk komoditas jagung, Sukabumi menjadi kontributor terbesar kedua di Jawa Barat. Ini tentu menjadi kebanggaan bersama,” katanya.
Ke depan, Pemkab Sukabumi berencana memperluas area tanam jagung dan padi gogo, termasuk memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang memiliki potensi. Ia menegaskan bahwa ketersediaan benih unggul serta pupuk bersubsidi dengan harga terjangkau menjadi kunci utama keberhasilan swasembada pangan.
“Kami berkomitmen memperbaiki kualitas data dan mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Jika ada kendala di lapangan, petani dapat langsung berkoordinasi dengan para penyuluh,” ujarnya.
Selain padi dan jagung, pada tahun 2026 Pemkab Sukabumi juga akan memprioritaskan sektor peternakan dan perkebunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Sukabumi bersama unsur Forkopimda menyerahkan penghargaan kinerja luas tanam padi sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap program swasembada pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.
Penulis: Dani Sanjaya Permas
