NASIONAL KINI | SUKABUMI - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Luthfi Wicaksono, menyoroti kinerja Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi terkait proyek mangkrak pembangunan gedung pemerintah daerah.
Menurut Luthfi, kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD perlu segera dievaluasi. Ia menilai, mangkraknya dua proyek pembangunan dengan pagu anggaran besar di Kabupaten Sukabumi merupakan bukti nyata lemahnya pengawasan dan kinerja TAPD.
“Jelas, mangkraknya dua bangunan besar di Kabupaten Sukabumi menjadi bukti bahwa kinerja Sekda selaku Ketua TAPD harus menjadi bahan evaluasi serius oleh Bupati,” tegas Luthfi kepada awak media.
Luthfi menambahkan, kondisi ini menjadi preseden buruk bagi kinerja pemerintah daerah. Kurangnya ketegasan dan pengawasan dari TAPD, menurutnya, dapat menimbulkan dugaan kerugian negara dari setiap realisasi anggaran yang bersumber dari APBD, terutama pada sektor infrastruktur.
"Apalagi, bukti-bukti sudah nyata di depan mata. Namun, peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan DPRD sebagai lembaga pengawasan legislatif juga patut dipertanyakan. Dua gedung yang dibangun dengan dana APBD besar itu kini tak bisa dimanfaatkan, bahkan diduga mengalami penyusutan konstruksi karena terbengkalai. Ini jelas akibat kurangnya kepedulian TAPD terhadap penggunaan uang negara,” ujarnya.
Karena itu, LPI mendesak Bupati Sukabumi untuk segera mengevaluasi kinerja Ketua TAPD, serta meminta APH melakukan langkah konkret berupa pemeriksaan dan audit investigatif menyeluruh terhadap dua proyek yang disebut mangkrak, yakni Gedung Graha Pemuda dan Gedung Pemda.
"Dana yang dialokasikan untuk dua proyek tersebut tidak sedikit. Dugaan kerugian negara sudah jelas terlihat, tetapi sikap diam APH justru menimbulkan tanda tanya publik,” kata Luthfi.
Ia juga menyoroti melemahnya fungsi pengawasan DPRD, yang menurutnya disinyalir terjadi akibat praktik bagi-bagi anggaran pokok pikiran (pokir) antarlegislator. Hal itu, lanjutnya, memperlihatkan rendahnya kepedulian terhadap keuangan negara yang seharusnya menjadi prioritas untuk kepentingan rakyat.
“Kondisi ini terkesan menjadikan APBD sebagai ajang bancakan, bukan alat pembangunan. Kami menunggu langkah tegas Bupati dan APH untuk menuntaskan persoalan Gedung Pemda dan Graha Pemuda agar ada kejelasan dan penyelesaian yang nyata,” ujar Luthfi.
LPI menegaskan, jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah maupun APH dalam menyelamatkan aset dan keuangan negara, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk desakan agar Ketua TAPD dicopot dari jabatannya dan diperiksa oleh aparat penegak hukum atas dugaan kelalaian yang menyebabkan dua proyek tersebut mangkrak.
"Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan turun ke jalan. Ini bentuk tanggung jawab moral kami terhadap uang rakyat,” pungkasnya.
Editor: Ismet
