NASIONAL KINI | JABAR – Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), agar lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2025.
Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, menilai bahwa Jawa Barat masih diwarnai kultur buruk dalam realisasi anggaran, terutama di bidang infrastruktur. Menurutnya, banyak dugaan praktik penyalahgunaan anggaran yang membuat peran pengawasan gubernur harus diperketat.
"Gubernur Jabar harus ekstra bekerja dalam aspek pengawasan. Terutama di bidang infrastruktur, jangan sampai ada bancakan anggaran yang merugikan masyarakat," tegas Rohmat kepada awak media.
Selain persoalan pengawasan, Rohmat juga menyoroti langkah KDM dalam aspek kemanusiaan. Ia menilai kepedulian Gubernur yang turun langsung ke masyarakat, meskipun positif, justru bisa menggerus peran bupati dan wali kota di daerah.
"Langkah KDM dalam kemanusiaan tentu baik, tapi jangan sampai membumi hanguskan peran pemerintah daerah di bawahnya. Saat Gubernur langsung turun ke semua lini, citra bupati dan wali kota bisa tergerus," ujar Rohmat.
Ia menekankan bahwa seorang gubernur tidak harus selalu turun langsung, melainkan cukup berbagi peran dengan kepala daerah di bawahnya agar citra pemerintahan berjalan seiring dan seimbang.
Meski demikian, Rohmat mengapresiasi kepedulian KDM terhadap masyarakat. Bahkan, ia menyebut LPI menaruh harapan besar agar KDM bisa menjadi salah satu calon presiden di masa depan.
"LPI menghormati penuh langkah kemanusiaan yang dilakukan KDM. Namun dalam konteks kebersamaan, beliau juga harus memberi ruang bagi bupati dan wali kota agar kinerja mereka terlihat nyata di mata masyarakat," pungkasnya.
Editor: Ismet
