NASIONAL KINI | SUKABUMI – Kepala Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Heri Suryana atau yang biasa dikenal dengan sapaan Jaro Midun, menyuarakan keprihatinannya terkait terhentinya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Sukabumi.
Menurut Heri, kondisi ini menimbulkan persoalan serius di lapangan, khususnya dalam hal akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan. Ia menilai, ketiadaan program tersebut membuat warga desa kesulitan berobat karena terbentur biaya.
"Alhamdulillah, untuk urusan STNK sudah selesai karena sudah dilunasi. Dari pihak humas rumah sakit juga sudah memberikan penjelasan, dan kami berterima kasih karena pasien tetap dirawat sampai sembuh," kata Heri saat ditemui pada Selasa (27/5/2025).
Namun, ia menyoroti bahwa saat ini program KIS dari APBD yang sebelumnya sangat membantu masyarakat, belum diaktifkan kembali. Padahal, keberadaan program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga tidak mampu.
"Setiap kali ada warga yang sakit dan tak punya biaya, pasti datangnya ke kami. Tapi kalau program KIS ini masih belum dibuka lagi, kami benar-benar kebingungan mencari jalan keluarnya," ungkapnya.
Heri mengingatkan, di masa lalu proses pengaktifan KIS cukup sederhana — warga membawa SKTM dan berita acara dari desa ke Dinas Sosial, dan dalam waktu singkat kartu bisa langsung digunakan.
"Kalau sekarang katanya bisa pakai sistem prabayar, tapi masa aktifnya hanya 14 hari. Kalau warga sakit sekarang dan harus nunggu dua minggu, bagaimana bisa tertolong?" ujarnya dengan nada prihatin.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera mengambil langkah tegas untuk mengaktifkan kembali program KIS berbasis APBD agar warga miskin dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan biaya.
"Kami para kepala desa ini hanya berusaha jadi jembatan antara rakyat dan negara. Kalau tidak ada solusi cepat, yang jadi korban adalah masyarakat yang butuh pertolongan medis," pungkasnya.
Penulis: Dani Sanjaya Permas
