NASIONAL KINI ■ Massa dari Organisasi Masyarakat Projokowi (Projo) DPC kabupaten Muara Enim, menggelar aksi damai di halaman kantor Bupati setempat, pada Kamis (1/10/2020).
Dalam Orasinya, Endang selaku Orator III, menyampaikan, bahwa aksi damai yang digelar ini, terkait kebijakan pemerintah Muara Enim, yang dinilai Pemborosan anggaran ditengah pandemik covid 19.
" Kami hadir disini untuk menyampaikan jeritan rakyat, ditengah defisitnya anggara belanja, pademik covid-19, tapi pemda Muara Enim malah ingin membeli mobil mewah," kata Endang.
Di aksi damai itu, mereka minta Pemkab Muara Enim untuk memberikan keputusan yang tepat, terkait apa yang sampaikan dalam aksinya, jika tidak, maka Projo akan unjuk rasa dengan massa yang lebih banyak lagi.
Ditempat yang sama, ketua Ormas Projo Muara Enim Deni Eka Candra SE mengatakan, dirinya meminta kepada Pemkab Muara Enim, untuk memperhatikan masyarakat kecil, yang jelas-jelas kesusahan di akibatkan pandemik covid-19.
" Sebelumnya, kami sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumsel untuk membenahi anggaran Kabupaten Muara Enim saat ini," ujar Deni Eka Candra didampingi sejumlah petinggi DPD Projo disela sela aksinya.
Tidak lama berorasi, para perwakilan Projo, disambut oleh Assisten 1 Pemkab Muara Enim, Embran Tabrani, dan PLT kadin Bappeda, untuk berdialog terkait apa yang disampaikan mereka hari ini.
" Kami sangat menyambut baik, apa yang kalian sampaikan, menyampaikan aspirasi dari masyarakat, ini masukkan dari kalian untuk pemkab Muara Enim," ujar Ebran Tabrani, didampingi Mat Kasrun, Plt, Kadin Bappeda.
Dikatakan Emran, Terkait pengadaan mobil Land Crusher (LC) tersebut, dia menjelaskan, bahwa dilakukan Secara terbuka, baik anggaran Covid 19 dan Dana Bantuan Sosial (Bansos), bahkan posisi anggaran tersebut, sedang ditinjau oleh Gubernur Sumsel.
Ditambahakan juga oleh Mat Kasrun, bahwa Pemkab Muara Enim, tidak ada hutang, defisit anggaran itu, menurutnya, tertutupi dengan dana silva tahun 2019. juga dia menjelaskan, bahwa, anggaran covid-19, tidak sepenuhnnya digunakan.
" Penangganan covid-19 ini, telah kita laksanakan baik dari bantuan sosial, bantuan isolasi mandiri, Dan penanganan dana covid ini, kita bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan lainnya," tambah Mat Kasrun.
Lanjutnya, dari 305 miliyar, yang digunakan hanya 145 miliyar untuk dana penanganan penanggulangan covid 19. Dan dana itu telah kita sampaikan ke Pemerintah Provinsi Sumsel," ujar Mat Kasrun mengakhiri pembicaraannya.
Terpantau dalam pertemuan tersebut, Plt Kadin BPKAD, Plt Kadin Bappeda, perwakilan Asisten I, Kadin PolPP, anggota Projo, TNI, Polri, Ormas FK- PPI, Ormas FK- PMB, Ormas JPKP dan puluhan wartawan dari berbagai media.
■ Suherman
