NASIONAL KINI | BANDUNG — Sekitar 30 orang yang tergabung dalam Aktivis Anak Bangsa (AKANBA) menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Kamis (27/8/2026).
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut dipimpin oleh Dena H selaku koordinator lapangan. Massa membawa mobil komando, pengeras suara, bendera, spanduk, serta sejumlah poster berisi kritik terhadap tata kelola dan transparansi di lingkungan UPI.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta UPI membuka dokumen kontrak proyek CWP 03 secara transparan, mengevaluasi pejabat yang berkaitan dengan pengadaan proyek, serta meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Massa juga mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap proyek yang disebut berkaitan dengan pinjaman Asian Development Bank (ADB). Mereka meminta agar pencairan sisa dana pinjaman untuk proyek tersebut dihentikan sementara hingga proses audit dan pemeriksaan hukum selesai.
Dalam orasinya, massa turut menyoroti rekam jejak perusahaan pelaksana proyek, termasuk sejumlah persoalan proyek yang mereka kaitkan dengan PT Arkindo. Mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri proses pengadaan serta pihak-pihak yang terlibat apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum.
Selain persoalan proyek, massa juga membawa isu dugaan pelanggaran akademik terkait penggunaan ISBN pada sebuah karya akademik. Mereka meminta persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum dan kode etik akademik yang berlaku.
Massa aksi mendesak KPK, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila terdapat indikasi tindak pidana, termasuk menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Mereka juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Inspektorat Jenderal membuka hasil pemeriksaan atau audit terkait proses pengadaan proyek tersebut.
Sementara kepada BPK dan BPKP, massa meminta dilakukan audit investigatif untuk menghitung secara menyeluruh potensi kerugian keuangan negara dengan membandingkan pembayaran yang telah dilakukan dengan realisasi fisik proyek di lapangan.
Tak hanya itu, massa meminta pihak UPI membuka dokumen kontrak, berita acara lelang, addendum, serta laporan progres fisik proyek kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Sekitar pukul 12.10 WIB, perwakilan massa menyerahkan berkas pernyataan sikap kepada pihak UPI. Berkas tersebut diterima oleh Anton selaku Kepala Biro Aset dan Lingkungan UPI.
Setelah menyerahkan tuntutan, massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIB. Aksi berlangsung tertib dan situasi selama kegiatan dilaporkan aman serta tidak terdapat kejadian menonjol.
Sejumlah tudingan yang disampaikan massa dalam aksi tersebut merupakan aspirasi dan dugaan yang mereka minta untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan serta proses hukum oleh pihak berwenang.
Penulis: Ismet
