NASIONAL KINI | SUMATERA UTARA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera menekankan pentingnya percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta penguatan sinergi pemerintah daerah dalam menangani dampak pascabencana.
Hal tersebut disampaikan saat Wakasatgas PRR melaksanakan kunjungan kerja ke tiga kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu (28/1/2026).
Dalam forum diskusi bersama para bupati dan perwakilan pemerintah daerah, masing-masing kepala daerah memaparkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi yang tengah berjalan. Wakasatgas mencatat berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sekaligus memberikan arahan, solusi praktis, serta penekanan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian program.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Selatan direncanakan sebanyak 816 unit, terdiri dari 683 unit huntara terpusat dan 133 unit huntara mandiri. Huntara terpusat tersebar di empat desa, yakni Desa Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa.
Di Desa Simarpinggan, sebanyak 186 unit huntara telah selesai dibangun dengan pendanaan Danantara. Sementara di Desa Aek Latong, dari target 118 unit, sebanyak 88 unit telah rampung dengan pendanaan dari BNPB.
Adapun di Desa Simatohir, dari rencana 134 unit, sebanyak 78 unit telah selesai dibangun. Sementara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, direncanakan pembangunan 245 unit huntara yang didanai Kementerian PUPR, dengan target 145 unit rampung pada Februari 2026.
Untuk huntara mandiri, dari target 133 unit, sebanyak 64 unit telah selesai dibangun dengan pendanaan BNPB.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi agar setiap lokasi huntara dilengkapi fasilitas ibadah, taman bermain, serta tambahan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Menanggapi hal tersebut, Wakasatgas meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat terkait.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah, pembangunan huntara direncanakan sebanyak 106 unit dan seluruhnya telah selesai dibangun. Huntara tersebut terdiri dari 67 unit rusunawa, 15 unit di Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Muara Sibuntuon.
Dalam diskusi juga mengemuka usulan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber yang izinnya telah dicabut untuk pembangunan huntara dan hunian tetap (huntap). Menanggapi hal tersebut, Wakasatgas mengarahkan agar bupati setempat menyampaikan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR, dengan tembusan kepada pejabat terkait.
Selain itu, Wakasatgas juga menyoroti penanganan pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana pembangunan huntara belum berjalan meskipun lahan telah tersedia. Permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana yang belum masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi turut menjadi perhatian.
Wakasatgas PRR meminta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut agar dapat dimasukkan ke dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Melalui kunjungan ini, TNI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Sumber: Puspen TNI
Editor: Ismet
