NASIONAL KINI | BANDUNG — Berbicara dengan Tokoh Sosial Politik Sukabumi yang kini bermukim di Bandung, banyak sekali cita, asa serta harapan yang disampaikan melalui buah pemikiran cemerlang lewat Organisasinya LSM DPP BAKKIN, bercerita banyak terkait perjalanan dan tentu perjuangannya diberbagai daerah Se-Indonesia, wawancara khusus, bersama Ade Nasihin sebagai Direktur Investigasi, hari Selasa, tanggal (21/07/2026).
Ade Nasihin berjuang bersama LSM BAKKIN dalam mengawal anggaran negara dan desa, tentu Langkah nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan sinyal positif di berbagai pelosok Tanah Air. Pendekatan pengawasan publik yang berorientasi pada edukasi, klarifikasi, dan pencegahan kini menjadi napas baru dalam mengawal alokasi anggaran negara maupun Dana Desa di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui sinergi yang harmonis antara instansi pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bebas dari penyimpangan bukan lagi sekadar wacana. Ini telah menjadi gerakan kolaboratif nasional yang membawa optimisme besar bagi percepatan pembangunan dari tingkat daerah hingga pelosok desa.
Pendekatan Edukatif dan Pendampingan Konstruktif LSM DPP BAKKIN
Dalam mengawal efektivitas pengawasan anggaran belanja negara dan daerah, Direktur Investigasi LSM DPP BAKKIN (Barisan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), Ade Nasihin, menegaskan pentingnya mentransformasi cara pandang terhadap fungsi kontrol sosial. Pengawasan investigatif tidak lagi ditempatkan sebagai alat intimidasi atau pencarian kesalahan semata, melainkan sebagai wadah pendampingan konstruktif demi memastikan setiap rupiah uang negara tepat sasaran.
Menurut Ade Nasihin, kunci utama terciptanya tata kelola anggaran yang sehat—baik pada proyek infrastruktur strategis nasional, pengadaan barang dan jasa pemerintah, maupun alokasi Dana Desa—terletak pada transparansi sejak tahap perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
"Pengawasan yang kami lakukan berfokus pada pencegahan sejak dini dan penyelesaian masalah secara obyektif. Ketika instansi pemerintah dan pemegang kebijakan terbuka terhadap prinsip Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pelaksanaan program pembangunan berjalan lancar, masyarakat tenang, dan manfaat alokasi anggaran negara dapat dirasakan 100% oleh rakyat Indonesia," ujar Direktur Investigasi LSM DPP BAKKIN, Ade Nasihin.
Pendekatan edukatif ini terbukti efektif dalam mendorong tingkat kepatuhan dan keterbukaan di berbagai wilayah kerja pengawasan. Para pengelola anggaran kini semakin terdorong untuk menjalankan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara cermat, akuntabel, dan transparan.
Menguatkan Transparansi Penggunaan Anggaran Negara di Seluruh Wilayah
Pengawasan terhadap alokasi anggaran negara mencakup spektrum yang luas, mulai dari proyek pembangunan infrastruktur publik, pengelolaan kelestarian lingkungan hidup, hingga program bantuan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Keterbukaan informasi—seperti kejelasan papan nama proyek, aksesibilitas dokumen publik, hingga keterlibatan warga—merupakan fondasi utama untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian administrasi maupun teknis.
Kehadiran LSM DPP BAKKIN sebagai mitra strategis pengawas independen berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan koridor hukum dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah.
Indikator Keberhasilan Pengawasan Anggaran Berbasis Sinergi:
• Peningkatan Keterbukaan Publik: Mendorong transparansi instansi pemerintah dan pengelola proyek dalam memberikan informasi pelaksanaan program kepada masyarakat.
• Kualitas Pembangunan Optimal: Hasil pengerjaan proyek infrastruktur nasional maupun daerah sesuai spesifikasi teknis (RAB), sehingga berdaya guna dalam jangka panjang.
• Pencegahan Dini Potensi Penyimpangan: Setiap indikasi kendala administrasi atau teknis di lapangan dapat segera diklarifikasi dan diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian negara.
• Partisipasi Aktif Masyarakat: Menumbuhkan rasa memiliki di tengah masyarakat untuk mengawasi sekaligus merawat hasil pembangunan di wilayah masing-masing.
Sinergi Nasional Bersama Aparat Penegak Hukum
Sebagai organisasi kemasyarakatan berskala nasional yang menaungi jaringan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Sumatera Selatan, Papua, Sulawesi Utara, hingga Sumatera Utara, LSM DPP BAKKIN berkomitmen menjaga independensi dan verifikasi data yang akurat dalam setiap tindakan lapangan.
Melalui koordinasi intensif bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat daerah serta Aparat Penegak Hukum (APH)—termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—setiap masukan dan temuan masyarakat diproses berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini menciptakan atmosfer yang kondusif bagi para pejabat publik, penyelenggara proyek, dan aparat desa yang beritikad baik untuk terus berinovasi membangun daerah tanpa rasa cemas, selama seluruh tahapan dilakukan secara jujur dan taat asas.
Harapan Baru untuk Tata Kelola Pembangunan Indonesia
Semangat pengawasan yang sejuk, objektif, dan solutif membawa dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Ketika ruang publik diisi oleh transparansi dan saling percaya, seluruh warga negara dapat menikmati hasil pembangunan yang merata.
Komitmen berkesinambungan yang ditunjukkan oleh jajaran DPP BAKKIN bersama tim investigasi pimpinan Ade Nasihin menjadi bukti nyata bahwa peran aktif masyarakat adalah pilar penting lahirnya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa. Pencegahan tindak pidana korupsi bukan sekadar tentang penindakan hukum, melainkan tentang membangun budaya transparansi dan integritas demi masa depan Indonesia yang lebih sejahtera.
Penulis: DSU
