NASIONAL KINI | SUKABUMI – Hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi pada Senin (12/01/2026) tidak menyurutkan api amarah puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Nusantara (BEM PTNU) Sukabumi Raya. Dengan satu komando, mereka mengepung kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang UPTD Wilayah II Provinsi Jawa Barat.
Aksi yang berlangsung dramatis ini bukan sekadar orasi rutin. Ini adalah luapan kulminasi dari kekecewaan rakyat terhadap infrastruktur jalan provinsi yang dianggap "bobrok", sarat manipulasi, dan diduga menjadi ladang subur praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Gema Orasi di Balik Watercanon: "Kami Muak Tambal Sulam!"
Sejak pukul 14.00 WIB, suasana di depan kantor UPTD Wilayah II sudah mencekam. Ratusan personel kepolisian dari Polresta Sukabumi bersiaga penuh, lengkap dengan satu unit mobil Watercanon yang disiapkan untuk mengantisipasi kericuhan. Di bawah guyuran hujan, spanduk-spanduk berisi kritik pedas dibentangkan.
Syahrul Ramadan, Koordinator Lapangan aksi tersebut, berdiri di atas mobil komando dengan suara lantang. Ia menuding bahwa kerusakan jalan provinsi di wilayah Sukabumi yang terjadi berulang kali bukanlah sekadar masalah teknis atau faktor alam, melainkan kegagalan sistemik dalam pengawasan.
"Kami muak dengan pola tambal sulam yang dilakukan selama ini. Jalan rusak diperbaiki, tapi dalam hitungan hari sudah hancur lagi. Ini bukan kelalaian biasa, ini adalah bukti nyata bahwa kualitas pekerjaan di lapangan tidak diawasi dengan benar!" tegas Syahrul di hadapan massa aksi.
Dugaan Korupsi 27 Miliar: Temuan Audit BPK Jadi Senjata
Salah satu poin paling krusial dalam aksi ini adalah mencuatnya angka Rp27 Miliar. Mahasiswa mengklaim mengantongi data valid terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek-proyek jalan provinsi di wilayah Sukabumi untuk periode 2019-2025.
Menurut para orator, angka fantastis tersebut mencerminkan ketidakefektifan penggunaan uang rakyat. Mereka menduga ada kebocoran anggaran yang sistematis dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek di lapangan.
"Uang rakyat dipakai, tapi rakyat terus menanggung risiko kecelakaan karena jalan berlubang. Jika Dinas Bina Marga merasa bersih, buka data itu ke publik! Jangan bersembunyi di balik tembok kantor," tantang Syahrul.
Poin-Poin Tuntutan Mahasiswa:
• Evaluasi Total: Melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Wilayah II Sukabumi.
• Sanksi Tegas: Pencopotan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Satuan Unit Pelayanan (SUP), dan konsultan pengawas yang terbukti lalai.
• Transparansi Anggaran: Mempublikasikan secara terbuka hasil temuan BPK terkait proyek senilai Rp27 Miliar dari tahun 2019 hingga 2025.
• Audit Teknis: Menghentikan praktik perbaikan "asal-asalan" dan menggantinya dengan standar konstruksi yang layak.
Sentilan untuk Gubernur Dedi Mulyadi: Antara Janji Politik dan Realita
Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tak luput dari sasaran kritik. Mahasiswa mengingatkan kembali janji-janji politik saat masa kampanye, di mana Gubernur berjanji bahwa seluruh jalan di bawah kewenangan provinsi akan mulus dan bebas lubang.
Namun, realita di lapangan dianggap berbanding terbalik. "Rakyat dituntut taat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, tapi hak rakyat untuk menikmati jalan yang layak diabaikan. Apakah janji 'Jalan Mulus' itu hanya pencitraan semata?" cetus salah satu orator di tengah aksi.
Kondisi jalan yang rusak parah di Sukabumi memang kerap menjadi keluhan utama warga. Mulai dari jalur utama logistik hingga jalan penghubung antar-kecamatan, lubang-lubang besar seringkali menjadi "jebakan maut" bagi pengendara motor, terutama saat malam hari dan kondisi hujan.
Ironi di Lapangan: Kepala SUP Jadi Bahan Guyonan
Situasi sempat memanas namun berubah menjadi sarkastik saat Kepala Satuan Unit Pelayanan (SUP) Jalan Surade, Ajat Sudrajat, keluar menemui massa. Alih-alih mendapatkan jawaban yang memuaskan, penjelasan yang diberikan justru dianggap normatif dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Para orator bahkan menjadikan kehadiran pejabat tersebut sebagai bahan guyonan, menyimbolkan betapa rendahnya kepercayaan mahasiswa terhadap kompetensi teknis para pejabat di lingkungan UPTD Wilayah II saat ini.
Hingga aksi berakhir pada pukul 17.00 WIB, pihak UPTD Wilayah II secara institusi tetap bungkam. Tidak ada pernyataan resmi yang dikeluarkan untuk menjawab tuduhan korupsi maupun tuntutan pencopotan pejabat. Sikap diam ini justru semakin memperkuat kecurigaan mahasiswa bahwa ada "sesuatu" yang sengaja disembunyikan.
Menuju Ranah Hukum: BEM PTNU Tidak Main-Main
BEM PTNU Sukabumi Raya menegaskan bahwa aksi ini hanyalah permulaan. Mereka mengklaim telah menyiapkan dokumen dan bukti-bukti pendukung untuk membawa kasus ini ke ranah hukum.
"Kinerja Dinas Bina Marga Wilayah II Sukabumi sudah bobrok. Dengan temuan audit BPK 27 Miliar dan data lain yang kami miliki, kami akan melaporkan ini secara resmi agar tidak ada lagi korupsi yang menggerogoti hak rakyat di Sukabumi," pungkas Syahrul.
Jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar, bahkan berencana menyambangi langsung kantor Gubernur di Bandung.
Kesimpulan: Ujian Integritas bagi Pemprov Jabar
Kasus ini menjadi sinyal merah bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur jalan adalah urat nadi ekonomi. Ketika anggaran miliaran rupiah dikucurkan namun hasil di lapangan tetap mengecewakan, maka transparansi adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Masyarakat Sukabumi kini menunggu: Apakah pemerintah akan melakukan bersih-bersih internal di tubuh Dinas Bina Marga, atau justru membiarkan isu ini menguap begitu saja sementara nyawa pengendara terus terancam di jalanan yang rusak?
Penulis: DSU
