Iklan

,

Iklan

.

Pengacara Amin Tepis Narasi MULAI DARI NOL dan Klarifikasi Berbagai Isu Putusan PTUN Bandung 137/G/2026/PTUN.BDG

REDAKSI
Jumat, 20 November 2026, 20.24.00 WIB Last Updated 2026-11-20T13:24:03Z

 


​NASIONAL KINI | SUKABUMI  — Sejumlah pemberitaan dan permintaan klarifikasi dari berbagai media terus mengalir menyusul terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG yang memenangkan gugatan Pak Benno. Beragam argumentasi dan pertanyaan publik mencuat di permukaan—mulai dari kekecewaan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babakanjaya yang tidak dipanggil sebagai saksi, status Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, dualisme nomor Surat Keputusan (SK), hingga narasi yang menyamakan upaya banding dengan "mulai dari nol", wawancara edisi khusus, hari Jumat, tanggal (20/11/2026).


​Untuk menjawab sekaligus meluruskan isu-isu tersebut berdasarkan fakta hukum dan persidangan yang berjalan, kuasa hukum penggugat, Kuasa hukum Ence Benno, Moh Amin, SH., MH., MM. (akrab disapa Amin) dari Kantor Hukum MA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Cidahu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, memberikan penjelasan komprehensif atas setiap poin yang dipertanyakan media maupun masyarakat.


​Keluhan Ketua BPD Tidak Dipanggil Sebagai Saksi

​Di tengah perbincangan publik, muncul argumen yang menyayangkan sikap Ketua BPD Babakanjaya yang merasa kecewa karena tidak pernah dipanggil ke persidangan sebagai saksi. Secara kasatmata, sebagian pihak mempertanyakan mengapa unsur kelembagaan desa tersebut tidak dimintai keterangan oleh pengadilan.


​Menanggapi hal itu, Pengacara Amin menegaskan bahwa anggapan tersebut berangkat dari kekeliruan memahami hukum acara PTUN. Dalam sengketa tata usaha negara, majelis hakim hanya memanggil para pihak yang berperkara, sementara pembuktian atas dalil gugatan (posita) merupakan beban para pihak yang bersengketa untuk menghadirkannya.


​"Menunggu adalah sesuatu yang keliru karena seharusnya mengajukan diri sebagai pihak intervensi, dan jika disetujui oleh majelis hakim maka akan dipanggil untuk ikut sidang sebagai pihak," jelas Pengacara Amin.



​Ia menambahkan, mekanisme peradilan TUN memiliki karakteristik berbeda dengan perkara perdata. Pihak yang merasa kepentingannya bersinggungan dengan objek gugatan semestinya mengambil langkah proaktif melalui permohonan intervensi, bukan sekadar menunggu panggilan saksi dari pengadilan.


​Status LHP Inspektorat dan Dua SK Bernomor Sama


​Isu lain yang banyak disorot dalam permintaan klarifikasi media adalah soal halaman 103 putusan yang menyinggung pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)—khususnya Asas Kecermatan, serta pertanyaan apakah LHP Inspektorat benar telah dinyatakan selesai dan seluruh rekomendasinya terpenuhi. Selain itu, publik juga mempertanyakan apakah keberadaan dua SK bernomor sama, yakni 400.10.2/Kep.513-DPMD/2025, menjadi pertimbangan utama pembatalan.


​Menurut Pengacara Amin, jawaban atas status LHP tersebut tertera jelas dalam pertimbangan majelis hakim pada Putusan Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG. Berdasarkan fakta persidangan, baik dari alat bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat, LHP memang telah dinyatakan selesai.


​Sementara terkait dua SK dengan nomor yang sama (Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2) yang dimohonkan untuk dibatalkan, Pengacara Amin menerangkan bahwa pemeriksaan majelis hakim memang langsung tertuju pada kedua objek sengketa tersebut. Dalam pengujiannya, majelis hakim menilai dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi. Pada pertimbangan Aspek Substansi inilah kedua SK tersebut dinyatakan terbukti melanggar AAUPB, terutama Asas Kecermatan.


​Banding Bukan "Mulai dari Nol" dan Kewajiban 14 Hari


​Seiring mencuatnya rencana banding Bupati ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, muncul pula perdebatan soal keabsahan SK selama proses banding serta narasi yang menyamakan banding dengan "mulai dari nol" seperti mengisi bensin di SPBU.


​Pengacara Amin menyatakan bahwa banding merupakan hak konstitusional tergugat yang harus dihormati, dan secara hukum SK tersebut memang masih berlaku sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, ia menolak keras analogi "mulai dari nol".


​"Saya tidak sependapat, karena itu analogi yang kurang tepat dan terkesan merendahkan putusan pengadilan yang dianggap tidak ada. Nyatanya putusan itu ada dan sudah dibacakan, bahkan pihak-pihak yang berperkara secara resmi sudah menyampaikan pendapatnya saling menghormati putusan PTUN Bandung pada perkara 137," tegas Pengacara Amin.


​Apabila ke depan putusan ini dikuatkan hingga tingkat PTTUN maupun Mahkamah Agung dan berkekuatan hukum tetap, tergugat wajib menjalankan amar putusan dalam batas waktu 14 hari. Menutup keterangannya, Pengacara Amin mengimbau warga Babakanjaya agar tetap menjaga situasi kondusif, saling menghormati, serta mempercayakan seluruh proses hukum kepada pengadilan yang telah melakukan pemeriksaan secara cermat. 


Penulis: DSU

Iklan