Iklan

,

Iklan

.

Dua Lembaga Gunakan Satu Gedung, Proyek Rehabilitasi PAUD Belahan Desa di Cisolok Rp466,7 Juta Jadi Sorotan

REDAKSI
Kamis, 19 November 2026, 13.47.00 WIB Last Updated 2026-11-19T06:47:25Z

 


NASIONAL KINI | SUKABUMI – Pelaksanaan rehabilitasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ⁦(PAUD)⁩ Belahan Desa di Desa Gunung Tanjung, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan publik. Proyek bernilai Rp 466.755.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ⁦(APBN)⁩ Tahun Anggaran 2026 ini diduga kuat melanggar ketentuan teknis karena objek rehabilitsi merupakan gedung milik yayasan swasta yang juga digunakan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula ⁦(MDTA)⁩ Hidayatul Arifin, lembaga di bawah binaan Kementerian Agama ⁦(Kemenag)⁩.


‎Selain tumpang tindih fungsi bangunan, proyek ini juga mencuatkan isu keterlambatan penyelesaian fisik yang diakomodasi melalui adendum perpanjangan waktu, meski masa kontrak awal telah berakhir.


‎Berdasarkan penelusuran, bangunan yang direhabilitasi melalui program revitalisasi satuan pendidikan tersebut bukan murni aset PAUD. Gedung tiga ruang kelas itu juga aktif digunakan untuk kegiatan belajar mengajar MDTA. Padahal, secara administratif, PAUD berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan, sementara MDTA berada di bawah pembinaan Kementerian Agama.


‎Kepala PAUD Belahan Desa, Acep Andi, saat dikonfirmasi pada Selasa (17/11/2026), membenarkan fakta dualisme penggunaan gedung tersebut. Ia menjelaskan bahwa MDTA telah berdiri sejak 2006, sedangkan PAUD beroperasi mulai 2012. Bangunan induk tersebut awalnya dibangun oleh almarhum ayahnya, pendiri Yayasan Candra Buana Dwiputra.


‎"Madrasah Diniyah berdiri tahun 2006, sementara PAUD berdiri tahun 2012. Itu bangunan yang dahulu dibangun oleh almarhum ayah saya," ujar Acep.


‎Acep mengakui ketidaktahuannya terhadap regulasi spesifik mengenai larangan atau izin penggunaan dana revitalisasi untuk bangunan yang dipakai lintas kementerian.


"Saya juga tidak tahu secara pasti regulasinya seperti apa kalau ruang Diniyah direhabilitasi menggunakan anggaran revitalisasi. Namun, dari sisi pemanfaatan, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi kami dan anak-anak," tambahnya.


‎Sistem pemakaian dilakukan secara bergantian; PAUD pada pagi hari dan MDTA pada siang hari. Awalnya, pihak PAUD mengajukan bantuan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru ⁦(RKB)⁩, namun realisasinya berubah menjadi rehabilitasi.


‎Berdasarkan fakta lapangan dan pernyataan narasumber, terdapat beberapa potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis ⁦(Juknis)⁩ pemerintah, antara lain:


‎1. Pelanggaran Petunjuk Teknis ⁦(Juknis)⁩ Dana Bantuan Pemerintah


Program revitalisasi satuan pendidikan biasanya memiliki Juknis yang ketat mengenai Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan. Umumnya, syarat penerima bantuan adalah bangunan yang status tanahnya jelas ⁦(milik pemerintah/yayasan dengan akta notaris)⁩ dan digunakan secara eksklusif atau prioritas utama untuk satuan pendidikan yang diajukan.


‎Potensi Pelanggaran: Menggunakan dana APBN khusus PAUD untuk merehabilitasi fasilitas yang juga menjadi aset operasional lembaga keagamaan ⁦(MDTA)⁩ tanpa mekanisme cost-sharing atau pemisahan aset yang jelas dapat dianggap sebagai penyalahgunaan peruntukan anggaran.


‎2. Potensi Pelanggaran UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara & PP No. 12 Tahun 2019


Jika bangunan tersebut secara de facto adalah aset pribadi/yayasan yang tidak diserahkan hibahnya kepada negara atau daerah, namun direhabilitasi penuh dengan uang negara, hal ini berisiko masuk dalam kategori kerugian negara atau pemberian hibah terselubung yang tidak sesuai prosedur. Aset hasil rehab harus jelas status kepemilikannya agar tidak terjadi sengketa di masa depan.


‎3. Pelanggaran Prinsip Efisiensi dan Akuntabilitas ⁦(UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)⁩


Pemanfaatan ganda tanpa pengaturan administrasi yang baku menimbulkan risiko tumpang tindih pembiayaan. Jika MDTA juga menerima bantuan dari Kemenag untuk gedung yang sama, maka terjadi duplikasi pembiayaan pada satu objek fisik, yang dilarang dalam prinsip pengelolaan keuangan negara.


‎4. Masalah Administrasi Kontrak dan Adendum ⁦(Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa)⁩


Acep mengakui pekerjaan terlambat dari jadwal awal dan diselesaikan via adendum hingga Desember 2026.


‎Analisis: Perpanjangan waktu ⁦(adendum)⁩ hanya sah jika disebabkan oleh force majeure atau perubahan lingkup pekerjaan yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen ⁦(PPK)⁩. Jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa atau kesalahan perencanaan tanpa dasar kuat, maka adendum tersebut bisa dianggap cacat administrasi dan melanggar prinsip tertib anggaran.


‎Menanggapi polemik ini, diperlukan klarifikasi mendesak dari dua instansi pembina, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Kedua instansi wajib memeriksa:


1. ‎Kesesuaian dokumen pengajuan bantuan dengan kondisi riil lapangan ⁦(apakah dalam proposal disebutkan adanya penggunaan bersama dengan MDTA?.

2. ‎Legalitas status tanah dan bangunan sebelum dan sesudah rehabilitasi.

3. ‎Validitas dokumen adendum perpanjangan waktu: Apakah ada justifikasi teknis yang sah sehingga waktu pengerjaan diperpanjang?


‎Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN 2026 dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, fisik, dan manfaat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait mengenai temuan audit internal atas kasus ini.


‎Redaksi Nusantaranews.web.id memberikan hak jawab seluas-luasnya kepada Yayasan Candra Buana Dwiputra, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kemenag Kabupaten Sukabumi, serta penyedia jasa konstruksi untuk memberikan klarifikasi guna keseimbangan informasi.


‎Penulis: Endang 

Iklan