NASIONAL KINI | JAKARTA — Di tengah hiruk-pikuk dinamika sosial, bayang-bayang kerentanan ekonomi, hingga ancaman krisis iklim yang kian nyata, kesadaran kolektif warga Nusantara diuji kembali. Indonesia tidak hanya butuh sekadar pertumbuhan angka di atas kertas, melainkan perbaikan moral yang masif dan radikal. Dari kegelisahan inilah gagasan "Sumpah Bangsa" lahir sebagai ikhtiar baru merespons berbagai persoalan pelik yang mendera negeri hari ini, edisi liputan khusus, hari Rabu, tanggal (28/10/2026).
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menegaskan bahwa gagasan Sumpah Bangsa sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggeser atau mengecilkan makna agung Sumpah Pemuda. Sebaliknya, ikrar baru ini hadir untuk memperluas penghayatan semangat kebangsaan agar jauh lebih kontekstual dengan realitas zaman now.
Jika Sumpah Pemuda di masa lalu sukses menyatukan tekad untuk menjadi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, maka Sumpah Bangsa mengajak publik untuk melakukan * pause* sejenak dan bertanya secara jujur: untuk apa persatuan itu kita rawat? Apakah cukup dengan berbangga diri sebagai warga Indonesia, sementara perilaku sehari-hari justru ikut merusak masa depannya?
Dari Slogan Menuju Pertanggungjawaban Eskatologis
Kata “sumpah” memiliki bobot psikologis dan spiritual yang jauh melampaui tren atau gimmick slogan semata. Di dalam sumpah tersimpan janji, ikrar suci, dan kesediaan menanggung risiko moral. Bagi masyarakat beragama, ketika sumpah diucap dengan membawa nama Tuhan, pertanggungjawabannya bersifat lintas batas ruang dan waktu—tidak berhenti begitu masa jabatan usai atau tepuk tangan penonton mereda.
Dalam kerangka inilah Sumpah Bangsa diposisikan sebagai gerakan tobat bersama. Sebuah kesadaran kolektif untuk berani mengaku salah, menghentikan kebiasaan merusak, serta memulihkan rumah kebangsaan yang mulai retak di berbagai sisi.
Dimulai dari The Man in Power (Keteladanan dari Puncak Kekuasaan)
Menariknya, gerakan Sumpah Bangsa tidak menuntut rakyat kecil untuk berkorban lebih dulu. Sebaliknya, ikrar ini harus dimulai dari mereka yang memegang pengaruh dan kewenangan paling besar.
• Para Pemimpin & Pejabat: Wajib berikrar menempatkan keselamatan rakyat di atas kelangsungan kekuasaan, serta berhenti memperdagangkan kewenangan demi kelompok atau golongan.
• Para Pengusaha: Dituntut mencari profit secara etis—tidak mengorbankan kelestarian hutan, mencemari aliran sungai, atau mengabaikan hak-hak dasar pekerja.
• Pendidik & Akademisi: Harus memperbarui janji untuk menjaga kemurnian ilmu pengetahuan, menolak segala bentuk plagiarisme, serta tidak membiarkan nilai akademis diperjualbelikan.
• Penegak Hukum: Menjadi benteng terakhir dengan menolak jual beli perkara dan benar-benar berpihak pada keadilan warga.
Menghindari Jebakan Seremoni Kosong
Tantangan terbesar dari setiap gerakan moral di era modern adalah risiko terjebak dalam seremoni serba megah namun miskin substansi. Sumpah Bangsa tidak boleh berakhir sekadar menjadi ajang kumpul-kumpul, pembacaan ikrar seremonial, lalu pulang tanpa ada perubahan perilaku sedikit pun.
Tobat yang autentik selalu menuntut bukti konkret: keberanian menghentikan keburukan, komitmen untuk tidak mengulanginya, serta keterbukaan untuk dikritik dan diawasi.
Pada akhirnya, mencintai Indonesia hari ini bukan lagi sekadar mengibarkan bendera atau meneriakkan nasionalisme kosong. Mencintai Indonesia berarti berani menghentikan tangan-tangan kita sendiri dari perbuatan yang merugikannya. Jika keburukan dan kecurangan bisa tumbuh secara berjamaah, sudah saatnya pertobatan, perbaikan, dan integritas juga kita kerjakan secara bersama-sama.
Penulis: DSU
