NASIONAL KINI | SUKABUMI – Sebuah bom waktu opini publik baru saja diledakkan oleh pengamat politik nasional sekaligus Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah. Dalam sebuah catatan kritis yang viral dan mengguncang jagat maya, kepemimpinan Bupati Sukabumi, Asep Japar, disebut sedang berada dalam fase "kritis eksistensi", hari Senin, tanggal (27/04/2026).
Lebih dari setahun menjabat sejak Februari 2025, Asep Japar dinilai gagal menghadirkan "nyawa" dalam kepemimpinannya. Meski kursi bupati terisi, masyarakat Sukabumi disebut merasa seperti berjalan tanpa nakhoda yang tangguh. Benarkah Sukabumi sedang berjalan di tempat saat daerah lain sudah mulai berlari?
Paradoks Kepemimpinan: Megah di Kertas, Ringsek di Lapangan
Asep Japar datang dengan gerbong janji yang mentereng: 11 Program Prioritas RPJMD 2025–2029. Di atas meja birokrasi, angka-angka itu terlihat sempurna. Pemulihan pascabencana, penguatan infrastruktur, hingga optimalisasi PAD menjadi mantra yang sering diucapkan dalam rapat-rapat paripurna.
Namun, Toto Izul Fatah dalam catatannya memberikan tamparan keras. "Rakyat tidak hidup di dalam RPJMD. Rakyat hidup di jalan yang rusak, di lingkungan yang kotor, di pelayanan yang lambat," tulisnya. Kalimat ini menjadi representasi kemarahan publik yang selama ini terpendam di balik layar gawai mereka.
Memasuki April 2026, realitas pahit tak bisa lagi ditutupi dengan rilis pers seremonial. Keluhan warga di media sosial mengenai infrastruktur jalan yang menyerupai kubangan saat hujan dan padang debu saat kemarau mencapai puncaknya. Fenomena ini memaksa sang Bupati sendiri mengakui bahwa kritik masyarakat sudah berada di level yang sangat tinggi.
Skandal Sampah di Karanghawu: Wajah Wisata yang Terluka
Bukan hanya urusan aspal, wajah Kabupaten Sukabumi yang dikenal dengan keindahan alamnya pun kini ternoda. Bayangkan, destinasi ikonik sekelas Pantai Karanghawu justru menyuguhkan pemandangan memuakkan: Gunung sampah selepas libur Lebaran 2026.
Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan fakta yang lebih mengerikan. Layanan pengangkutan sampah di Kabupaten terluas di Jawa dan Bali ini baru menjangkau 36 dari 47 kecamatan. Artinya, ada belasan kecamatan dan ratusan desa yang "dibiarkan" mengelola sampah tanpa sentuhan pemerintah daerah yang memadai.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar: Di mana sosok Bupati saat rakyatnya dikepung limbah? Mengapa tata kelola kebersihan dasar saja masih menjadi lubang besar yang tak mampu ditambal?
Angka Kemiskinan dan Pengangguran: Sukabumi Tertinggal Jauh!
Jika infrastruktur dan sampah adalah masalah kasat mata, maka indikator makro ekonomi adalah "penyakit dalam" yang menggerogoti Sukabumi. Data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sukabumi mencapai 7,11 persen.
Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan tetangganya. Cianjur yang kerap dianggap setara justru lebih baik dengan 5,99 persen, dan Tasikmalaya melesat jauh dengan angka pengangguran hanya 3,74 persen. Begitu pula dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tertahan di angka 71,83, jauh di bawah Kabupaten Bandung yang menyentuh 74,27.
"Sukabumi belum tampil sebagai daerah yang sedang melompat. Ia masih tampak sebagai daerah yang berjalan, tetapi belum berlari," tulis Toto dalam catatannya. Ketimpangan ini menjadi bukti sahih bahwa akselerasi pembangunan di bawah komando Asep Japar masih jauh dari harapan rakyat.
Terjebak Logika Birokrasi: Bupati atau Sekadar Administrator?
Kritik paling tajam dalam tulisan tersebut menyoroti gaya kepemimpinan Asep Japar yang dianggap terlalu "dingin". Ia dinilai lebih berfungsi sebagai administrator yang asyik dengan urusan domestik ASN, ketimbang menjadi akselerator atau pendobrak perubahan.
Ada kesan bahwa Asep Japar memimpin dengan logika dokumen. Ia paham prioritas secara teori, tetapi gagap dalam eksekusi lapangan. Empat faktor utama diidentifikasi sebagai biang kerok lesunya pemerintahan saat ini:
• Kepemimpinan Birokratis: Terlalu kaku pada aturan sehingga kehilangan keberanian untuk mengambil langkah politik yang taktis.
• Komunikasi Publik yang Lemah: Rakyat tidak tahu apa yang sedang dikerjakan. Hubungan antara pemimpin dan warga terasa hambar.
• Teamwork yang Rapuh: Sinyal bahwa mesin pemerintahan tidak satu irama sangat kuat, terlihat dari berulangnya Bupati mengingatkan disiplin ASN.
• Keterbatasan Fiskal: Meskipun APBD terbatas, namun hal ini dinilai bukan alasan bagi pemimpin yang punya kreativitas.
Mengejar Bayang-bayang Dedi Mulyadi
Publik kini mulai membandingkan kecepatan kerja Asep Japar dengan ritme kerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Kecepatan dalam mengambil keputusan dan kehadiran fisik di tengah masalah rakyat menjadi standar baru yang diinginkan warga Sukabumi.
Sayangnya, hingga detik ini, belum ada satu pun Legacy atau warisan kebijakan Asep Japar yang mampu membuat rakyat berdecak kagum. Tidak ada simbol keberpihakan yang konkret yang bisa dibanggakan oleh warga di kedai-kedai kopi maupun di forum digital.
Ultimatum untuk Asep Japar: Berubah atau Dilupakan!
Waktu terus berjalan. April 2026 adalah titik balik yang krusial. Catatan kritis Toto Izul Fatah ini bukan sekadar serangan, melainkan peringatan terakhir. Jika Asep Japar tidak segera melepaskan jubah administratifnya dan berganti menjadi pemimpin yang "menyala", ia terancam hanya akan diingat sebagai bupati formalitas.
Rakyat Sukabumi merindukan pemimpin yang hadir bukan hanya dalam bingkai foto di kantor desa, tapi hadir dalam perubahan kualitas hidup mereka. Jika tidak ada gebrakan luar biasa dalam sisa waktu yang sempit ini, maka sejarah akan mencatat namanya dengan tinta yang pahit: "Pemimpin yang Ada, Namun Tak Pernah Terasa."
Kini bola panas ada di tangan Asep Japar. Apakah ia akan tetap diam dalam "kenyamanan" birokrasi, atau berani meledak melakukan lompatan besar demi rakyat Sukabumi? Publik menunggu pembuktian, bukan sekadar penjelasan.
Penulis: DSU
