NASIONAL KINI | SUKABUMI – Suasana politik dan sosial di Kota Sukabumi mendadak memanas setelah Abi Kholil Assubki, Ketua Laskar Fisabilillah Kota Sukabumi, melontarkan kecaman keras terhadap kebijakan Pemerintah Kota. Fokus utama kecaman ini tertuju pada dugaan penghamburan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) demi agenda jamuan 16 duta besar yang dianggap tidak memiliki urgensi nyata bagi masyarakat luas, wawancara khusus melalui WA, hari Senin, tanggal (27/04/2026).
Kritik tajam ini bukan tanpa alasan. Abi Kholil menilai bahwa apa yang dibanggakan pemerintah sebagai pencapaian diplomasi internasional, justru terlihat seperti "panggung teater pribadi" yang dibiayai oleh keringat rakyat Sukabumi melalui pajak dan retribusi.
Diplomasi Tanpa Dasar: Antara Prestasi atau Sekadar Seremoni?
Dalam pernyataan resminya, Abi Kholil menyoroti bahwa kehadiran belasan delegasi asing tersebut diduga kuat merupakan agenda non-formil. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut tampak berjalan tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan nihil koordinasi resmi dengan instansi terkait di tingkat pusat.
"Sangat memalukan melihat betapa ringannya tangan Pemerintah Kota Sukabumi menghamburkan uang rakyat demi sebuah seremoni yang diduga sebagai acara 'bodong'," tegasnya. Istilah "bodong" yang digunakan merujuk pada ketidakjelasan landasan hukum dan urgensi kegiatan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut pandangan Laskar Fisabilillah, sebuah kerja sama internasional seharusnya berfokus pada output yang konkret, seperti investasi industri, pembukaan lapangan kerja, atau kerjasama pendidikan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga. Namun, yang terlihat sejauh ini hanyalah jamuan mewah dan sesi foto yang menghiasi lini masa media sosial.
APBD: Keringat Rakyat yang Wajib Dipertanggungjawabkan
Satu poin krusial dalam kecaman Abi Kholil adalah kaitan antara acara tersebut dengan penggunaan APBD. Ia mengingatkan Wali Kota bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas daerah memiliki konsekuensi hukum dan moral.
"Wali Kota harus sadar, APBD itu disusun dari keringat rakyat. Membiayai acara non-formil yang tidak terjadwal secara resmi bukan sekadar kelalaian administrasi, tapi merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap amanat anggaran," tambah Abi Kholil.
Ketua Laskar Fisabilillah ini mencium adanya indikasi manipulasi kegiatan atau "penyusupan anggaran" agar pesta pora tersebut bisa didanai oleh negara. Baginya, jika sebuah kegiatan tidak memiliki manfaat pembangunan yang nyata namun tetap dipaksakan berjalan dengan biaya besar, maka integritas pemimpinnya patut dipertanyakan.
Menuntut Transparansi dan Audit Total
Tidak berhenti pada sekadar kecaman di media sosial, Abi Kholil mendorong adanya langkah hukum dan administratif yang lebih serius. Ia menuntut agar lembaga pengawas seperti Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran acara tersebut.
Ia menegaskan beberapa tuntutan utama:
• Transparansi Biaya: Pemerintah Kota harus membuka secara detail berapa anggaran yang dihabiskan untuk menjamu 16 duta besar tersebut, termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan fasilitas lainnya.
• Klarifikasi RKPD: Menjelaskan apakah anggaran tersebut memang sudah terencana sejak awal atau merupakan pengalihan dana dari sektor lain yang lebih mendesak.
• Bukti Investasi: Rakyat menuntut bukti nyata berupa nota kesepahaman (MoU) atau komitmen investasi yang masuk ke Sukabumi sebagai dampak langsung dari acara tersebut.
"Jika benar ditemukan bahwa uang rakyat digunakan untuk acara yang menyalahi prosedur, maka ini bukan lagi soal diplomasi, melainkan soal skandal moral dan potensi tindak pidana korupsi," ucapnya dengan nada peringatan yang serius.
Realitas Sosial: Kontras Antara Jamuan Mewah dan Kebutuhan Rakyat
Kecaman Abi Kholil juga menyentuh aspek empati sosial. Di saat masyarakat Sukabumi masih berjuang dengan berbagai persoalan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta infrastruktur yang butuh perbaikan, pemerintah justru memilih untuk mengadakan pesta pora dengan narasi "diplomasi".
Laskar Fisabilillah menilai ada diskoneksi antara prioritas pejabat dengan kebutuhan dasar konstituennya. Jangan sampai rakyat dipaksa "membayar tiket" untuk sebuah tontonan pencitraan yang tidak memberikan dampak pada kesejahteraan mereka. Sukabumi, menurutnya, butuh pembangunan yang menyentuh akar rumput, bukan sekadar janji-janji manis delegasi asing yang hanya datang untuk berkunjung secara non-formil.
Ancaman Skandal Moral dan Hukum
Pernyataan Abi Kholil ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Sukabumi. Dalam kacamata hukum positif di Indonesia, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau dilakukan tanpa prosedur yang benar dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.
Kecaman ini adalah bentuk kontrol sosial yang diperlukan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. "Berhentilah bermain-main dengan uang rakyat. Sukabumi butuh pembangunan nyata, bukan pesta pora pejabat yang dibungkus dengan narasi diplomasi palsu!" tutupnya dalam pernyataan tersebut.
Penutup: Menanti Jawaban Pemerintah Kota
Hingga saat ini, publik masih menunggu respons resmi dari pihak Balai Kota Sukabumi. Apakah pemerintah mampu mematahkan kecaman ini dengan data dan hasil investasi yang nyata? Ataukah tudingan mengenai "acara bodong" dan "pencitraan pribadi" ini akan terus bergulir menjadi bola salju yang menyeret pejabat terkait ke ranah hukum?
Satu hal yang pasti, keberanian Abi Kholil Assubki dalam menyuarakan kegelisahan rakyat ini telah membuka mata banyak pihak untuk lebih jeli mengawasi setiap rupiah dalam APBD. Karena pada akhirnya, transparansi adalah harga mati dalam sistem demokrasi yang sehat.
Penulis: DSU
