NASIONAL KINI | SUKABUMI - Kemunculan Sekjen DPC FKPPI Kabupaten Sukabumi yang telah dinonaktifkan, Bapak Sabarudin, yang datang dengan lantang dan bersuara keras menuntut keadilan, sambil membawa bukti-bukti dokumen asli terkait selama ini ada kekisruhan ditubuh FKPPI, saat kegiatan Rakercab dan Pelantikan Pengurus Baru DPC FKPPI hari Minggu, tanggal (21/12/2025) bertempat di Aula Pendopo Kabupaten Sukabumi.
Dalam wawancara bersama awak media, Sabarudin menegaskan, "Organisasi FKPPI adalah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri, sebuah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi anak-anak dari purnawirawan TNI/Polri serta putra-putri aktif TNI/Polri, dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta melanjutkan cita-cita perjuangan orang tua mereka," ungkapnya.
Sabarudin menambahkan, "Dirinya dan seluruh Putra Putri TNI Polri akan terus menuntut keadilan serta kebenaran yang akan terus dibuka, yaitu 3 Point, diantaranya :
1. Keabsahan Ketua DPC FKPPI berdasarkan Surat atau Berkas resmi, bahwa tidak memiliki garis keturunan orang tua TNI dan Polri, sehingga tentunya melanggar terkait Organisasi FKPII ini dibentuk dari awal sesuai sejarahnya, disana ada pelanggaran fatal. Tidak Sahnya DOKUMEN Skep Pensiun Orang Tua Heri Mulyana berdasarkan surat resmi dari Direktorat Ajudan Jendral Markas Besar TNI AD, No. B/124/I/2024, ini merupakan bukti konkrit atas tidak sahnya Dokumen SKEP Pensiun yang di lampirkan Heri Mulyana.
2. Menyoroti Transparansi tekait Keuangan Organisasi selama ini tidak transparan.
3. Terkait penonaktifan 'Sabarudin' dari Jabatan Sekretaris, menurut AD ART, adalah merupakan salah satu kesalahan yang di lakukan oleh Heri Mulyana, dalam hal ini, sudah dilakukan teguran oleh Kordinator Teritorial Pengurus Daerah Jawa Barat, akan tetapi Heri Mulyana tidak memperdulikan teguran dari Perwakilan Jawa Barat.
"Hal ini semakin memperkuat keinginan rekan rekan Putra Putri TNI Polri yang mendukung Sabarudin, menuntut di batalkan SK Heri sebagai Ketua DPC KB FKPPI Kabupaten Sukabumi, serta Menonaktifkannya, diharapkan secepatnya PD KB FKPPI Jawa Barat menurunkan Cartecer" tegasnya.
Lanjutnya, "Dari Ketiga Point tersebut diatas, saya beserta seluruh rekan rekan putra putri TNI POLRI dengan tegas akan melanjutkan menuntut balik agar Ketua DPC FKPPI Kabupaten Sukabumi hari ini juga diturunkan demi hukum, karena memang melanggar terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga karena seharusnya Anggota itu berasal dari Keluarga TNI Polri," jelasnya.
Bersama rekan-rekan seperjuangannya di FKPPI, berjumlah sekitar 15 orang di Aula Pendopo Bupati Kabupaten Sukabumi, berusaha untuk terus bermediasi, baik bertemu Ketua DPC FKPPI Kabupaten Sukabumi, DPD FKPPI Provinsi Jabar dan Pihak lainnya yang dapat membantu memberikan permasalahan tersebut diatas.
Joni Mahar rekan dari Sabarudin mengungkapkan, "Teamnya akan terus mengungkapkan kebenaran, agar semua pihak bisa duduk bareng dan tentunya bisa menjelaskan kebenaran ini, sehingga kedepannya DPC FKPPI Kabupaten Sukabumi, bisa lebih baik, maju dan bersih dalam berbagai hal," jelasnya.
Haji Ahmad juga menambahkan, "Masalah ini bukan hanya milik Sabarudin, namun kita semua yang menginginkan transparansi, kebenaran serta kejelasan terkait berbagai hal selama ini, dan tentunya akan terus melakukan hal terbaik, biar bisa dimediasi Pembina kita di FKPPI yaitu Kodim dan Polres, tentunya harus benar-benar adil, agar bisa dimasa yang akan datang tidak terjadi hal seperti ini lagi," tegasnya.
Sabarudin menutup wawancara bersama media, kembali menegaskan, "Jika tidak selesai juga secara kekeluargaan di Internal Organisasi, terkait permasalahan ini, maka saya akan lanjutkan sampai tuntas terkait 3 hal tersebut diatas, sampai benar-benar tuntas, bisa jadi sampai ke arah hukum akan dilakukan, karena ini menyangkut kehormatan diri, marwah keluarga dan juga tentu Organisasi FKPPI itu sendiri," pungkasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belom ada klarifikasi dari Ketua DPC FKPPI Kabupaten Sukabumi, terkait akar permasalahan tersebut diatas.
Penulis: DSU
