NASIONAL KINI | BEKASI - Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal pelaksanaan Program Prioritas Nasional revitalisasi tambak ikan nila salin di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Program strategis tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir.
Pengawalan program tersebut dilakukan melalui kegiatan verifikasi lapangan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan revitalisasi tambak berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Plt. Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Ariyo Windutomo, menegaskan bahwa revitalisasi tambak harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, peningkatan produktivitas perikanan tidak boleh mengabaikan kelestarian kawasan pesisir. Karena itu, program revitalisasi juga mencakup kegiatan restorasi mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem lingkungan.
"Saya berharap revitalisasi tambak ikan nila salin di wilayah Pantura Jawa Barat ini bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Salah satu kegiatannya adalah restorasi mangrove. Selain itu, program ini akan memberikan dampak terhadap lapangan pekerjaan yang dapat menyerap cukup banyak tenaga kerja," ujar Ariyo dalam sambutannya melalui sambungan Zoom dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan, revitalisasi tambak ikan nila salin merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program tersebut telah ditetapkan sebagai Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) atas arahan Presiden kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Melalui program ini, pemerintah berupaya mentransformasi pengelolaan tambak konvensional menjadi sistem budidaya modern dan terintegrasi, mulai dari sektor hulu, proses produksi atau on-farm, hingga hilir.
Transformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan budidaya, membuka peluang investasi, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan revitalisasi.
Selain aspek ekonomi, perhatian terhadap lingkungan menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program. Pengembangan kawasan tambak diarahkan agar tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah restorasi mangrove. Keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis biota laut.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan sektor perikanan budidaya dapat berjalan beriringan dengan pemulihan lingkungan, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
Dalam rangka mempercepat implementasi program, kegiatan tersebut juga diisi dengan penandatanganan Berita Acara Percepatan Penanganan Dampak Sosial Program Prioritas Nasional Revitalisasi Tambak Ikan Nila Salin di Kabupaten Bekasi dan Subang, Provinsi Jawa Barat.
Penandatanganan melibatkan sejumlah unsur kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta jajaran TNI dan Polri. Di antaranya perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Bupati Bekasi, Kepala Staf Kodam Jaya, Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Kodam III/Siliwangi, Kepolisian Resor Subang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pihak terkait lainnya.
Ariyo menegaskan, revitalisasi tambak tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
"Hal ini sejalan dengan arahan dan kebijakan visi misi Bapak Presiden tentang pencapaian ketahanan pangan atau swasembada pangan, serta bagaimana kita melaksanakan pelestarian lingkungan hidup," tegasnya.
KSP memastikan akan terus mengawal pelaksanaan revitalisasi tambak ikan nila salin di kawasan Pantura Jawa Barat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk mendorong penyelesaian berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional dapat berjalan efektif, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan produksi pangan perikanan, membuka lapangan pekerjaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
Turut hadir dalam kegiatan verifikasi lapangan tersebut Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Popy Rufaidah; Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja; Kepala Staf Kodam Jaya, Brigjen TNI Putra Widya Winaya, S.H., M.P.M.; Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Kodam III/Siliwangi, Brigjen TNI Bagus Budi Adrianto, S.E., M.Si., M.Tr.(Han), serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Penulis : Dani SP


