NASIONAL KINI | SUKABUMI - Kepala Dinas Pertanian (Kadispertan) Kabupaten Sukabumi, H. Aep Majmudin, SE, M.M., memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang beredar di masyarakat terkait isu anggaran sektor Usaha Mikro Kecil Kehutanan (UMKK) dan program non-fisik. Langkah responsif ini menegaskan komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel, wawancara edisi khusus, klarifikasi Kadis Pertanian, hari Senin, tanggal (22/06/2026).
Sebelumnya, sempat muncul pemberitaan yang menyebutkan bahwa pihak dinas terkesan menutup diri terkait alokasi anggaran senilai Rp14 miliar. Menanggapi hal tersebut, H. Aep Majmudin dengan tegas membantah tudingan "bungkam" dan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya secara transparan kepada awak media.
Respons Cepat dan Tegas Demi Kejelasan Informasi
Dalam keterangannya, H. Aep Majmudin menyampaikan bahwa tidak ada maksud dari pihak Dinas Pertanian untuk menghindari pertanyaan ataupun menutup-nutupi informasi. Menurutnya, jawaban yang diberikan selama ini sudah sangat jelas dan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kedinasan yang berlaku.
"Di Dinas Pertanian tidak ada program yang dimaksud. Usaha Mikro Kecil Kehutanan (UMKK) itu bukan merupakan kewenangan dari kita juga," ujar H. Aep Majmudin dengan ramah namun tegas.
Beliau menambahkan bahwa kejelasan mengenai batasan wewenang antar-instansi merupakan hal krusial agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan. Oleh karena itu, ketika ditanya mengenai program tersebut, pihak Dinas Pertanian selalu memberikan jawaban serupa karena memang secara regulasi kewenangan tersebut berada di bawah ranah instansi yang berbeda.
Mengajak Kolaborasi dan Dorong Keterbukaan Data
Jika memang ada program yang dinilai berkaitan, beliau sangat terbuka untuk mempelajari Petunjuk Teknis (Juknis) dari program tersebut demi kebaikan pembangunan daerah.
Pernyataan ini disambut positif sebagai bentuk ajakan kolaborasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, potensi kesalahpahaman komunikasi dapat diminimalisir, sehingga seluruh pihak dapat fokus pada pembangunan Kabupaten Sukabumi yang lebih maju.
Komitmen Dinas Pertanian Sukabumi pada Sektor Riil
Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan H. Aep Majmudin terus fokus pada program-program strategis yang menjadi kewenangannya, seperti peningkatan produktivitas lahan, kesejahteraan petani, ketahanan pangan, dan modernisasi alat pertanian.
Selain itu juga, memiliki tugas pokok membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Tujuannya adalah mewujudkan sektor pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
Hadirnya klarifikasi ini diharapkan dapat membuat suasana di tengah masyarakat kembali sejuk dan kondusif. Manajemen komunikasi yang terbuka dari Kepala Dinas Pertanian membuktikan bahwa jajaran birokrasi di Kabupaten Sukabumi saat ini sangat menghargai fungsi kontrol sosial dan siap memberikan pelayanan informasi yang akurat demi kemajuan bersama.
Penulis: DSU
