NASIONAL KINI | JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang berkembang di ruang publik. Ia memastikan, seluruh alokasi pendidikan tetap aman dan bahkan mengalami penguatan pada sejumlah sektor prioritas.
Menurut Teddy, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR, termasuk pembahasan di Badan Anggaran DPR, lengkap dengan rincian program dan peruntukannya. Karena itu, ia menilai informasi yang menyebut MBG menyebabkan sekolah terbengkalai maupun mengabaikan kesejahteraan guru tidak berdasar.
“Seluruh program pendidikan strategis tetap berjalan. Tidak ada yang dihentikan. Justru ada penambahan dan penguatan,” tegasnya.
Pemerintah memastikan program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berlanjut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan juga diperluas melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak putus sekolah.
Program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan gratis, tetapi juga fasilitas tempat tinggal, makan bergizi, serta jaminan kesehatan bagi para siswa. Hingga tahun lalu, tercatat sekitar 20 ribu siswa telah terlayani di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini.
Dalam aspek infrastruktur, pemerintah pusat tetap mengambil langkah konkret meskipun pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sepanjang 2025, sekitar 16.000 sekolah direnovasi dengan alokasi anggaran sekitar Rp17 triliun.
Percepatan digitalisasi pembelajaran juga terus didorong melalui distribusi 280.000 unit TV digital ke berbagai sekolah di Indonesia. Program ini akan terus diperluas guna menunjang kualitas dan pemerataan akses pembelajaran.
Tak hanya itu, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik turut menjadi fokus. Pemerintah pusat memberikan insentif bagi guru honorer yang dalam kurun waktu 2005–2025 meningkat menjadi Rp400 ribu. Sementara itu, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta pada 2025.
Perubahan mekanisme pencairan juga dilakukan dengan menyalurkan tunjangan langsung setiap bulan kepada guru, berbeda dari sebelumnya yang dibayarkan per tiga bulan melalui pemerintah daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga dan memperkuat sektor pendidikan. Tidak hanya memastikan keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan bagi siswa, guru, dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Penulis: Dani Sanjaya Permas
