NASIONAL KINI | SUKABUMI - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemerintah kini mengadopsi pendekatan Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai fondasi penting dalam penanganan, pencegahan, serta pemulihan pascabencana. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci agar masyarakat terdampak bencana tidak terjerumus dalam kemiskinan baru.
Hal tersebut disampaikan Menko PM saat meninjau lokasi bencana di Desa Sukarame, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/11/2025).
“Pelindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi secara komprehensif yang menyangkut keberpihakan negara, pemerintah, berbagai pihak, masyarakat, untuk mengantisipasi agar ancaman-ancaman rawan bencana itu terdeteksi dengan baik sejak dini,” ujar Menko Muhaimin.
Sebelumnya, pada Senin (27/10), Desa Sukarame dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada 3.291 jiwa atau 1.091 kepala keluarga. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan fisik dan memicu masalah sosial ekonomi yang berpotensi memperdalam angka kemiskinan jika tidak ditangani secara cepat dan terarah.
Muhaimin menegaskan bahwa PSA menjadi salah satu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang harus diperkuat, terutama melalui perluasan cakupan dan peningkatan nilai manfaat bantuan sosial.
“Pelindungan Sosial Adaptif memastikan semua tertangani, termasuk perlindungan sosial, identitas kependudukan, bantuan iuran, serta bentuk perlindungan sosial lainnya,” jelasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Menko PM mengungkap bahwa pihaknya melakukan percepatan pendataan administrasi kependudukan setelah ditemukan 202 keluarga terdampak yang belum memiliki dokumen kependudukan. Padahal, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama untuk mengakses layanan sosial, bantuan kebencanaan, jaminan kesehatan, hingga program pemulihan ekonomi.
Ia menekankan bahwa negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan dan kemudahan akses bagi seluruh warga terdampak bencana.
Selain itu, Muhaimin menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan berbasis mitigasi, baik di tingkat nasional maupun desa, untuk menghindari timbulnya kemiskinan baru akibat bencana.
“Perlindungan sosial adaptif yang kita persiapkan harus mampu mendorong antisipasi dan penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Kemenko PM bersama DPR RI, Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan sejumlah pemangku kepentingan turut menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut meliputi pembangunan 15 unit rumah lengkap dengan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, perbaikan akses jalan, bantuan bibit pohon mahoni dan sengon, 769 bronjong, serta 1.000 paket sembako.
Penulis: Ismet
