NASIONAL KINI | JAKARTA – Indonesia saat ini dinilai sedang menghadapi ancaman tak kasat mata yang berpotensi meruntuhkan fondasi ketahanan nasional. Bukan karena serangan militer atau krisis politik global, melainkan fenomena keretakan rumah tangga yang kian masif. Pengamat Sosial Politik sekaligus Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, melayangkan kritik sekaligus alarm keras bahwa Indonesia kini telah memasuki fase "Darurat Perceraian", wawancada khusus, hari Sabtu, tanggal (18/07/2026).
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun hingga pertengahan tahun 2026, angka perceraian di tanah air menunjukkan grafik yang sangat mengerikan. Jika pada tahun 2025 angka perceraian nasional berada di kisaran 438.168 kasus, maka pada awal tahun 2026 ini ledakan kasus diprediksi akan jauh lebih tinggi. Bayangkan saja, baru memasuki bulan Februari 2026, laporan yang masuk ke pengadilan agama di seluruh Indonesia sudah menembus angka 399.000 kasus.
"Ini bukan lagi sekadar angka statistik di atas kertas atau catatan birokrasi biasa. Ini adalah potret hancurnya institusi terkecil dalam masyarakat kita. Di balik ratusan ribu putusan cerai itu, ada jutaan anak yang kehilangan pengasuhan utuh, ada perempuan yang rentan secara ekonomi, dan ada beban sosial baru yang harus dipikul oleh negara," ujar Toto Izul Fatah dalam keterangannya di Jakarta.
Tiga Provinsi di Pulau Jawa Jadi "Penyumbang" Terbesar
Dalam analisisnya, Toto menyoroti bahwa Pulau Jawa masih menjadi episentrum dari fenomena sosial yang mengkhawatirkan ini. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tiga provinsi dengan populasi terbesar di Pulau Jawa menyumbang sekitar 57% dari total seluruh kasus perceraian di Indonesia.
• Jawa Barat: Menempati urutan pertama dengan 98.903 kasus perceraian.
• Jawa Timur: Menyusul di posisi kedua dengan 83.208 kasus.
• Jawa Tengah: Berada di posisi ketiga dengan 67.500 kasus.
Tingginya angka di wilayah-wilayah ini dinilai linier dengan tingginya tekanan populasi, kompleksitas sosial, serta dinamika ekonomi masyarakat suburban dan urban di Pulau Jawa.
Mengapa Istri Lebih Banyak Menggugat Cerai?
Salah satu fakta paling mencengangkan dari fenomena darurat perceraian ini adalah dominasi Cerai Gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri). Data mencatat, hampir 79% kasus yang masuk merupakan cerai gugat, sedangkan sisanya (21%) adalah cerai talak yang diajukan oleh suami.
Menurut Toto Izul Fatah, realitas ini tidak boleh disalahartikan bahwa perempuan zaman sekarang terlalu mudah atau gampang meminta cerai. Sebaliknya, angka 79% ini adalah jeritan hati para istri yang merasa ruang domestik mereka sudah tidak lagi aman dan sehat.
"Cerai gugat ini adalah indikator kuat bahwa semakin banyak perempuan yang merasa rumah tangganya tidak lagi memberikan keamanan fisik, ketenangan jiwa, kecukupan nafkah, maupun penghargaan sebagai seorang manusia. Mereka memilih melangkah ke pengadilan karena sudah kehilangan harapan untuk memperbaiki hubungan," jelasnya.
Gunung Es Masalah: Dari Sektor Informal, Utang, hingga Judi Online
Jika melihat data formal di persidangan, penyebab perceraian terbesar sepanjang tahun lalu dipicu oleh "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" yang mencapai 282 ribu perkara. Sementara faktor ekonomi secara langsung berada di posisi kedua dengan sekitar 105 ribu perkara.
Namun, Toto Izul Fatah yang aktif mengamati dinamika sosial politik ini menegaskan bahwa alasan "pertengkaran terus-menerus" hanyalah permukaan dari bongkahan gunung es masalah yang jauh lebih kelam di bawahnya.
Meskipun indikator ekonomi makro pemerintah menunjukkan angka yang cukup baik—seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 yang turun menjadi 4,68%—realitas di lapangan berkata lain. Rata-rata upah buruh nasional yang berada di angka Rp3,29 juta per bulan dinilai sangat megap-megap untuk memenuhi biaya hidup yang terus mencekik.
Banyak kepala keluarga yang tercatat "bekerja", namun status mereka hanyalah pekerja informal, pekerja lepas (freelancer), atau pengemudi ojek online dengan pendapatan harian yang tidak menentu. Ketika pendapatan tidak pasti, sementara tagihan kontrakan, cicilan, biaya sekolah anak, listrik, hingga kebutuhan pokok terus meroket, maka stres finansial ini akan langsung menyerang ruang privat keluarga.
"Uang memang bukan segalanya, tetapi ketika perut lapar dan utang menumpuk, ruang komunikasi antara suami istri dengan mudah berubah menjadi arena konflik. Saling menyalahkan, kekerasan verbal, hingga penelantaran anak akhirnya terjadi," tambah Toto.
Selain himpitan ekonomi murni, Toto juga menggarisbawahi adanya kontaminasi masalah moral baru, seperti maraknya judi online (judol), perselingkuhan yang dipicu oleh kemudahan interaksi di media sosial, serta jeratan utang pinjaman online (pinjol). Semua faktor ini berkelindan menciptakan racun yang menghancurkan komitmen pernikahan dari dalam.
Alarm Nasional: Pernikahan Bukan Sekadar Kontrak Sipil
Di akhir analisisnya, Toto Izul Fatah mengingatkan bahwa jika fenomena ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi serius, Indonesia akan menghadapi krisis generasi (lost generation). Anak-anak korban perceraian yang tumbuh tanpa kasih sayang dan pengasuhan yang seimbang sangat rentan terjebak dalam masalah kenakalan remaja, penurunan prestasi akademik, hingga gangguan mental.
Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah dan pemangku kebijakan tidak lagi menganggap perceraian sebagai urusan privat semata. Ini adalah masalah ketahanan nasional yang butuh solusi sistemik.
"Pernikahan itu adalah janji moral yang sakral dan amanah keagamaan, bukan sekadar kontrak sipil biasa yang bisa diputus kapan saja. Negara harus hadir, mulai dari memperkuat edukasi pra-nikah yang substansial, menstabilkan ekonomi keluarga miskin dan informal, hingga menindak tegas penyakit sosial seperti judi online yang terbukti menjadi mesin penghancur rumah tangga di Indonesia," pungkas Toto Izul Fatah.
Penulis: DSU
