NASIONAL KINI | JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perikanan budi daya di kawasan pantai utara Jawa Barat. Penandatanganan berlangsung di Gedung R.E. Martadinata, Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/6/2025).
Kesepakatan ini menjadi tonggak awal dari program revitalisasi tambak seluas 78.550 hektare yang akan berlangsung selama dua tahun. Pada tahun pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan revitalisasi seluas 20.413,25 hektare yang tersebar di empat kabupaten, yakni Bekasi (8.188,49 ha), Karawang (6.979,51 ha), Subang (2.369,76 ha), dan Indramayu (2.875,48 ha).
Dalam sambutannya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menekankan pentingnya mengubah cara pandang masyarakat terhadap laut sebagai sumber daya utama Indonesia. Ia menilai selama ini perhatian masyarakat masih terlalu terfokus pada daratan.
“Laut adalah kekayaan besar Indonesia. Tapi budaya berpikir kita masih darat-sentris. Sungai dibelakangi, dibuang limbah, dan itu semua bermuara ke laut. Ini yang menyebabkan muara-muara dangkal, sungai tercemar, dan akhirnya laut kita rusak,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pemulihan ekosistem pesisir, Pemprov Jabar terus membenahi bantaran sungai, menghapus bangunan liar, serta menanam pohon kelapa di sepanjang aliran sungai dan pantai. Nantinya, kawasan tersebut akan dijaga oleh personel marinir.
Revitalisasi tambak juga diarahkan untuk menciptakan ekosistem pantai berkelanjutan, melalui pengelolaan mangrove, tambak ramah lingkungan, sistem pengairan terpadu, serta pelatihan tenaga kerja muda di bidang kelautan.
“Saya targetkan dua tahun ke depan tidak ada lagi bangunan liar di bantaran sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di sempadan sungai, dan tidak ada lagi pendangkalan muara,” tegas KDM.
Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menilai Jawa Barat sebagai miniatur Indonesia dalam hal tantangan perairan dan lingkungan. Ia menegaskan bahwa revitalisasi tambak ini merupakan bagian dari lima kebijakan strategis KKP.
Lima kebijakan tersebut meliputi: perluasan kawasan konservasi laut (target 97,5 juta ha pada 2045), penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya komoditas unggulan (udang, nila salin, kepiting, rumput laut, lobster), pengembangan pulau kecil sebagai destinasi kelas dunia, serta rehabilitasi waduk dan danau, termasuk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling.
Menteri Sakti juga menyoroti tingginya kandungan merkuri di Waduk Cirata, yang menurutnya sudah membahayakan. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif bersama pemerintah daerah.
“Kami percaya dengan sinergi bersama Pak Gubernur, pendekatan yang dilakukan bisa jadi model nasional. Apa yang dilakukan di Jawa Barat bisa jadi acuan,” katanya.
Penandatanganan MoU ini sekaligus menjadi langkah awal pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekosistem, sosial, dan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir utara Jawa Barat. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk mendukung proyek revitalisasi ini.
Editor: Ismet
